Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi mendorong satuan tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dibentuk Polri tak gentar membongkar jaringan mafia perdagangan orang.
Ia meminta Satgas TPPO Polri menindak tegas dalam menyelesaikan kasus TPPO yang sudah jadi momok di negeri ini.
“Satgas TPPO dibentuk untuk menyelesaikan kasus perdagangan orang yang tengah darurat di negara ini. Jadi saya minta jangan gentar saat menumpas habis jaringan mafia ini,” kata Johan Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (13/6/2023).
Diketahui, Satgas TPPO yang dibentuk Polri dibuat atas tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi. Hal ini menyusul banyaknya ditemukan kasus perdagangan orang terhadap warga negara Indonesia (WNI), khususnya pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja ke luar negeri lewat jalur non-formal atau ilegal.
Oleh karenanya, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengapresiasi Polri yang membentuk Satgas TPPO karena dapat membantu memerangi sindikat perdagangan orang dan penempatan PMI ilegal.
“Selama ini, persoalan perdagangan orang juga selalu kami suarakan kepada Pemerintah agar keberadaan mafia TPPO segera diberantas. Harus ditumpas tuntas sampai ke akar-akarnya, jangan setengah-setengah,” ucap dia.
Satgas TPPO yang dibentuk dari mulai tingkat Mabes Polri hingga Polda, dinilai Johan akan memperkuat efektivitas penanganan kasus TPPO di seluruh wilayah tanah air. Apalagi, kasus penempatan PMI ke negara tujuan tanpa jalur formal banyak terjadi karena adanya jaringan mafia.
“Sindikat perdagangan orang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Negara tidak boleh diam saja, dan harus membuktikan taringnya agar mafia-mafia perdagangan orang segera diberantas,” tegasnya.
Johan Budi pun berharap Satgas TPPO bisa menyelesaikan mafia perdagangan orang mulai dari hulu hingga hilir. Khususnya, pihak-pihak yang ada di belakang jaringan sindikat perdagangan orang.
Sejauh ini, ia menilai Satgas TPPO baru menyelesaikan masalah perdagangan orang di hilirnya saja. Seperti penggagalan pengiriman korban TPPO dan menggerebek lokasi penampungannya.
“Ya, apa yang telah dilakukan Satgas TPPO kita apresiasi karena dapat bekerja cepat menumpas berbagai tindak kejahatan perdagangan orang. (Tapi) kalau hulunya tidak dibereskan, penyelesaian jaringan mafia perdagangan orang ini akan sulit diberantas. Jika begitu, maka kasus yang ada di hilir akan terus meningkat,” ungkap Legislator dari Dapil Jawa Timur VII itu.
Terakhir, pihaknya juga meminta agar Satgas TPPO Polri dapat berkolaborasi dengan BP2MI dan instansi terkait lainnya untuk mencegah kasus perdagangan orang. Ia menyebut dibutuhkan komitmen bersama untuk pencegahan yang progresif dari semua pihak.
“Termasuk penegakan hukum yang revolutif, penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Bagaimana menangkap otak kejahatan agar mereka mendapatkan sanksi yang keras untuk membuktikan bahwa Negara hadir dan tidak boleh kalah dari mafia perdagangan orang,” pungkasnya. (Bo/Sp)
