Notice: Fungsi add_theme_support( 'html5' ) ditulis secara tidak benar. Anda harus menyampaikan jajaran tipe. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 3.6.1.) in /home/u8334638/public_html/wp-includes/functions.php on line 5831
Berikut Aturan Jam Kerja ASN Selama Ramadhan 2022, Simak yuk....

Home / Pemerintahan

Senin, 28 Maret 2022 - 19:27 WIB

Berikut Aturan Jam Kerja ASN Selama Ramadhan 2022, Simak yuk….

Foto: Ilustrasi

Foto: Ilustrasi

SUARAPENA.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipul Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di lingkungan instansi pemerintah.

Dalam ketentuan yang tertuang dalam SE tersebut, menyebutkan bahwa bagi instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, jam kerja selama bulan Ramadan menjadi pukul 08.00 hingga pukul 15.00.

Itu berlaku pada hari Senin hingga Kamis, dengan waktu istirahat diberikan pada pukul 12.00 hingga pukul 12.30.

Sementara untuk hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 08.00 hingga pukul 15.30, dengan jam istirahat pada pukul 11.30 hingga pukul 12.30.

Baca juga:  Maman Imanulhaq: Warga NU Harus Berani Merubah Keadaan

Bagi instansi pemerintah yang menerapkan enam hari kerja, jam kerja dimulai pukul 08.00 hingga pukul 14.00.

Itu berlaku pada hari Senin sampai Kamis dan hari Sabtu, dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 hingga pukul 12.30.

Sedangkan untuk hari Jumat, jam kerja mulai pukul 08.00 hingga pukul 14.00, dengan waktu istirahat pukul 11.30 hingga pukul 12.30.

“(Jam kerja) berlaku bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) maupun di rumah/tempat tinggal (work from home).

Baca juga:  Rebut Kembali Kejayaan Islam, Kemenag RI Helat Kompetisi Robotik Madrasah 2020

Jumlah jam kerja ini efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama bulan Ramadan 1443 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam per minggu,” bunyi SE yang ditandatangani Tjahjo pada 25 Maret 2022 tersebut.

Dalam SE itu juga disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah menetapkan keputusan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan 1443H di lingkungan instansinya dengan menyesuaikan zona waktu wilayah masing-masing.

Penetapan keputusan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri PANRB.

“Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah memastikan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan 1443 Hijriah.

Baca juga:  Usai Dilantik, Begini Langkah Awal yang Bakal Dilakukan Kepala IKN

Dan itu juga tidak boleh mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai ASN dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik,” tegas Tjahjo dalam SE itu.

Menteri PANRB dalam SE tersebut juga menekankan agar pelaksanaan tugas kedinasan ASN selama bulan Ramadan 1443H tetap memerhatikan persentase pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah.

Hal itu sebagaimana tercantum dalam SE Menteri PANRB mengenai Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada mada pandemi Covid-19. (Bo/Skb)

Share :

Baca Juga

Wali Kota Bekasi Sebut Pemilu 2019 Terumit Sedunia

Headline

Wali Kota Bekasi Sebut Pemilu 2019 Terumit Sedunia
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto/Net)

Pemerintahan

Pemerintah Komit Bangun Indonesia dari Pinggiran
Bapemperda Lamongan

Headline

Predikat Kota Layak Anak Tarik Perhatian Bapemperda Lamongan ke Kota Bekasi
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy

News

Cuti Bersama Dihapuskan, Menko PMK Imbau Masyarakat Tak Berpergian

Pemerintahan

Dalam Penyidikan, PPNS Dituntut Tertib Administrasi
Ilustrasi (Foto/Net)

Pemerintahan

Program Beasiswa LPDP 2022 Kembali Dibuka

Pemerintahan

Hadiri Milad BKMT, Bupati Safrial Minta Anggota Sukseskan Pembangunan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD

Pemerintahan

Mahfud MD Sebut Revisi UU ITE Segera Masuk Legislasi DPR