Suarapena.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan diplomasi untuk meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi situasi geopolitik di Timur Tengah.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan bahwa beberapa hari terakhir, Indonesia telah melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Pemerintah Iran, Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Persatuan Emirat Arab, Uni Eropa, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat (AS).
Tujuannya adalah mendorong seluruh pihak untuk menahan diri dan mencegah eskalasi lebih lanjut.
“Kita pantau dari dekat, kita waspada, dan kita terus melakukan upaya diplomatik agar masing-masing pihak menjaga, menahan diri, dan menggunakan pengaruhnya untuk menghindari eskalasi,” ujar Menlu Retno di Jakarta, Selasa (16/4/2024).
Selain itu, pemerintah juga memantau dan melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang mungkin terdampak oleh situasi di Timur Tengah.
Koordinasi dilakukan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di berbagai negara, termasuk Amman, Teheran, dan Mesir.
Travel advice telah dikeluarkan, dan hotline disediakan untuk WNI.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga telah melakukan kontak langsung dengan WNI yang berada di Iran dan Israel untuk memberikan langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadi sesuatu atau eskalasi terus meningkat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah juga memperhatikan dampak ketegangan di Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia.
Lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke Kedutaan Iran di Damaskus dan retaliasi yang dilakukan oleh Iran menjadi perhatian.
Selat Hormuz dan Laut Merah menjadi penting karena banyak kapal minyak melintas di sana.
Pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk mengatasi peningkatan ketidakpastian perekonomian global terhadap perekonomian nasional.
Meskipun perekonomian Indonesia tumbuh solid, pemerintah tetap mengantisipasi dampak. Beberapa langkah yang diambil termasuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengawasi APBN, dan memonitor kenaikan logistik serta harga minyak. Reformasi struktural dan peningkatan iklim investasi juga terus dilakukan. (sp/skb)
