Scroll untuk baca artikel
Par-Pol

Disorot DPR, Pemerintah Harus Jembatani Lulusan SMK dengan Pelaku Industri

×

Disorot DPR, Pemerintah Harus Jembatani Lulusan SMK dengan Pelaku Industri

Sebarkan artikel ini
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lulusan SMK yang masih menganggur. Ia mendorong pemerintah agar menjembatani para lulusan SMK itu kepada pelaku industri.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lulusan SMK yang masih menganggur. Ia mendorong pemerintah agar menjembatani para lulusan SMK itu kepada pelaku industri.

Suarapena.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena banyaknya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belum mendapat pekerjaan atau menganggur. Ia mendorong Pemerintah untuk menjembatani dengan para pelaku industri, mengingat lulusan sekolah kejuruan sudah siap terjun ke dunia kerja.

“Ironis kalau lulusan SMK adalah lulusan yang paling banyak menganggur. Pemerintah harus meninjau pembekalan lulusan yang diterapkan di sekolah-sekolah kejuruan sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja dan menjadi lulusan yang dilirik oleh perusahaan,” kata Puan dalam keterangan persnya, Kamis (25/5/2023). 

Advertisement
Scroll ke bawah untuk lihat konten

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada sebanyak 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Jumlah itu mencapai 5,83 persen dari usia penduduk kerja pada akhir bulan Februari 2023. Untuk pengangguran terbanyak berdasarkan tingkat pendidikan, adalah lulusan dari SMK.

Pengangguran dari lulusan SMK tercatat sebanyak 9,60 persen per Februari 2023. Selanjutnya lulusan Sekolah Menengah Akhir (SMA), menempati urutan kedua dengan 7,69 persen. Kemudian pengangguran lulusan Diploma I/II/III tercatat sebanyak 5,91 persen, dan lulusan Diploma IV, S1, S2, S3 sebanyak 5,52 persen, serta tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat sebanyak 5,41 persen.

Berita Terkait:  Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Bahan Pangan Jelang Ramadhan

Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Puan mengingatkan seharusnya beleid itu menjadi payung hukum kerja sama antara sekolah dengan para pelaku industri.

Perpres ini mengamanatkan perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dari yang selama ini berorientasi suplai menjadi berorientasi kebutuhan pasar kerja (demand oriented).

“Perbaikan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas dan berdaya saing, merupakan program jangka panjang pemerintah yang disebut Indonesia Emas 2045. Kami di DPR akan bergotong royong merealisasikan hal itu dengan pengawasan di lapangan,” ungkap Puan.

Menurut mantan Menko PMK ini, dengan adanya payung hukum tersebut, pihaknya akan mendorong agar Pemerintah menjadi jembatan hubungan antar sekolah dan pelaku industri. Sehingga, kedepan para lulusan SMK ini akan mendalami keahlian yang memang diperlukan para pelaku industri.

“Menyiapkan para lulusan yang menjamin mereka mampu mempraktikkan ilmu yang dipelajari adalah tanggung jawab sekolah, namun perlu ada kerjasama dengan pelaku industri untuk membuka peluang. Pemerintah harus berperan sebagai jembatan antar keduanya,” terang dia.

Berita Terkait:  DPR Nilai Penyerapan Anggaran PEN Rendah, Perlu Evaluasi

Di sisi lain, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini meyakini sekolah-sekolah kejuruan memiliki kurikulum yang mendidik anak didiknya agar memiliki keahlian serta keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

Penguatan mental juga perlu diterapkan ditiap satuan pendidikan terlebih sekolah-sekolah kejuruan yang menciptakan lulusan siap kerja. Persaingan dunia kerja memerlukan mental yang kuat agar dapat bersaing.

Karena itu, dalam menuju Indonesia Emas 2045, DPR berharap Pemerintah juga menyiapkan pembangunan infrastruktur demi menunjang pendidikan vokasi. Dengan keterampilan dan keahlian yang menjadi fokus pendidikan, para anak didik bisa mendapatkan fasilitas yang memadai.

“Jadi, untuk mengasah keahlian dan keterampilan, anak didik juga harus memiliki workshop atau laboratorium yang lengkap dan dilengkapi dengan peralatan dan mesin yang relevan dengan bidang keahlian yang diajarkan,” ungkap Puan.

Lebih jauh, Cucu Bung Karno ini juga menyoroti pungutan biaya bagi peserta didik saat memasuki tahun ajaran baru. Padahal, seharusnya pemerintah menanggung seluruh biaya peserta didik yang akan menjalani pendidikan di sekolah-sekolah negeri.

“Pendidikan menjadi tanggung jawab negara sesuai konstitusi UUD 1945. Selain itu, pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 

Berita Terkait:  Pemerintah Rencanakan Cabut PPKM, Puan: Perlu ada Strategi Matang

Sementara dalam Peraturan Pemerintah 18/2022, pasal 80 dan 81, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membiayai pendidikan dengan alokasi anggaran 20 persen dari APBN atau APBD.

“(Kalau itu semua bisa terlaksana dengan baik-red) maka keresahan para orang tua saat memasuki tahun ajaran baru tentang adanya pungutan kepada calok peserta didik akan hilang. Kami di DPR selalu melakukan pengawasan Program Sekolah Gratis, jangan sampai ada sekolah memungut biaya untuk keperluan lain-lain,” tegasnya.

Terakhir, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu menyebut bahwa sekolah merupakan bekal untuk masa depan anak Indonesia. Karena itu, generasi unggul adalah generasi emas yang siap secara karakter, moral dan ilmu pengetahuan.

“DPR akan memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan haknya, untuk pendidikan sekolah formil dengan mengawal realisasi sekolah gratis untuk masyarakat di berbagai penjuru daerah,” pungkasnya. (Sp/aha)