SUARAPENA.COM – Dalam catatan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) saat ini baru mencapai seperlima atau Rp95,13 triliun dari total anggaran 2022 sebesar Rp455,62 triliun.
Penyerapan anggaran PEN ini dinilai masih sangat minim. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menilai perlu dilakukan langkah evaluasi atas realisasi penyerapan anggaran karena kuartal dua tahun 2022 akan segera berakhir.
“Pemerintah harus segera melakukan evaluasi dan kajian atas penyerapan anggaran PEN, agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Apalagi saat ini, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi akibat situasi geopolitik global,” ujar Misbakhun dalam cuitannya di media sosial, Senin (20/6/2022).
Meski pandemi Covid-19 yang relatif lebih terkendali dan berpengaruh pada penyerapan anggaran PEN sektor kesehatan, akan tetapi menurutnya pemerintah harus tetap waspada dan melakukan realokasi maupun refocusing anggaran agar kebijakan PEN dapat lebih maksimal.
Pasalnya, PEN ini sangat dibutuhkan oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
“Jangan sampai kebijakan PEN yang seharusnya dapat mengantisipasi kondisi pasca pandemi Covid-19 justru menjadi terkendala karena tingkat penyerapan yang rendah,” ungkap dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 3 Juni 2022 baru mencapai Rp95,13 triliun.
Hal tersebut disampaikan Menko Ekon dalam keterangan persnya usai mengikuti Rapat Terbatas terkait Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.
“Dari segi realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional, tadi juga dilaporkan bahwa secara keseluruhan realisasinya adalah 20,9 persen atau Rp95,13 triliun dari Rp455,62 triliun,” ujar Menko Ekon Airlangga, Senin (13/6/2022).
Secara rinci, Airlangga memaparkan, realisasi untuk klaster penanganan kesehatan saat ini baru mencapai Rp24,46 triliun atau 20 persen dari alokasi anggaran.
Realisasi itu antara lain untuk klaim nakes (tenaga kesehatan), insentif perpajakan vaksin dan alkes (alat kesehatan), lalu juga terkait dengan pengadaan vaksin dan Dana Desa.
Untuk klaster perlindungan masyarakat, realisasinya bari mencapai Rp55,85 triliun atau 36,1 persen dari alokasi.
Itu diperuntukan untuk PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Minyak Goreng, BLT Desa, Bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BLT PKLWN), serta Kartu Prakerja.
Sedangkan untuk klaster penguatan pemulihan ekonomi, telah direalisasikan anggaran Rp14,83 triliun atau 8,3 persen dari alokasi. (Bo/Ms/cr02)
