Notice: Fungsi add_theme_support( 'html5' ) ditulis secara tidak benar. Anda harus menyampaikan jajaran tipe. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 3.6.1.) in /home/u8334638/public_html/wp-includes/functions.php on line 5831
DPR: RUU KIA Sebagai Upaya Menyongsong Generasi Emas

Home / Parlemen & Politik

Rabu, 22 Juni 2022 - 18:32 WIB

DPR: RUU KIA Sebagai Upaya Menyongsong Generasi Emas

Ilustrasi Gedung DPR RI (Foto/Net)

Ilustrasi Gedung DPR RI (Foto/Net)

SUARAPENA.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan soal pentingnya Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA).

Sebagai RUU yang masuk dalam Prolegnas 2022, RUU KIA dinilai bisa memaksimalkan tumbuh kembang anak. Sehingga, permasalahan seperti stunting dapat dicegah dan Indonesia dapat menyongsong generasi emas kedepan.

RUU KIA dikatakan Puan, menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak. Di mana berkaitan dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) penentu masa depan anak.

Lantaran hal itu lah dirinya menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

“Di DPR RI kami sedang memperjuangkan UU itu (Kesejahteraan Ibu dan Anak),” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (22/6/2022).

Mantan Menko PMK itu juga mengungkapkan, salah satu yang diatur dalam RUU KIA ini ialah pengaturan ulang penetapan masa cuti melahirkan.

Sebelumnya dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur masa cuti melahirkan hanya 3 bulan.

Baca juga:  Tersandung Kasus SARA, Anggota Dewan Ini Terancam PAW

Sementara di RUU KIA cuti melahirkan berubah menjadi 6 bulan. Dan masa waktu istirahat, 1,5 bulan untuk ibu bekerja yang mengalami keguguran.

“Ini kenapa kami perjuangkan? Tentu saja karena kami melihat pentingnya kedekatan ibu dan anak sesudah dilahirkan. Sehingga bisa lebih maksimal juga dalam memberikan ASI. Pun anak memiliki tumbuh kembang yang lebih baik, demi mencegah stunting,” terang Puan.

Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, DPR akan melakukan pembahasan bersama pemerintah dan stakeholder lainnya.

Ia juga memperhatikan perkembangan masukan dari masyarakat yang mengharapkan ada waktu cuti juga bagi suami yang istrinya baru melahirkan.

“Bisa saja itu dibahas. Dan tentu saja bapak keluarga ikut berperan, sehingga ibu bekerja bisa dibantu dalam mengurus anaknya setelah melahirkan. Bagaimana nanti teknisnya? tentu saja akan dibahas dulu di DPR dengan Pemerintah,” tuturnya.

Hal senada pun disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah.

Baca juga:  Mengenal Ibu Kasur, Seniman dan Tokoh Pendidikan Indonesia

Ia mengatakan penyusunan RUU KIA merupakan komitmen DPR dalam mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak.

Melalui RUU KIA, DPR ingin memastikan sejumlah hak dapat diperoleh seorang ibu untuk menciptakan generasi emas yang nantinya akan berkontribusi untuk negara.

“Hak itu seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan jaminan kesehatan saat hamil, mendapat perlakukan dan fasilitas khusus pada fasilitas sarana dan prasarana umum.

Dan tentunya bagaimana seorang ibu mendapatkan rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi,” ucap Luluk.

Luluk juga mengungkapkan, ibu yang sehat dan sejahtera akan membentuk anak yang tumbuh dengan baik, sehat, cerdas, kreatif, dan produktif.

Oleh karena itu, menurutnya negara perlu menjamin kesejahteraan ibu dan anak yang dimulai sejak ibu dalam masa persiapan kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pasca melahirkan sampai dengan anak mencapai usia tertentu yang dianggap belum dewasa.

Baca juga:  Buntut OTT Wali Kota Bekasi, KPK Panggil Ketua DPRD

Apalagi, kata dia, Indonesia akan mengalami bonus demografi yang harus di persiapkan sedini mungkin agar anak-anak berhasil dalam tumbuh kembangnya.

“Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu faktor fundamental dalam mengukur keberhasilan pemerintah dalam bidang pembangunan kesehatan. RUU ini dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul,” tuturnya.

Di samping itu, Politisi PKB ini juga menyampaikan, penyusunan UU KIA juga untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi, stunting juga masih tinggi. Hal ini membutuhkan peran aktif negara dalam menurunkannya.

“Meskipun sudah ada regulasi dan program pemerintah, namun hal itu dinilai belum cukup untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak.

UU Kesejahteraan Anak nomor 4 Tahun 1979 juga dinilai sudah tidak sesuai dan belum mengakomodasi perkembangan hukum dan masyarkat saat ini,” pungkasnya. (Ms/cr02)

Share :

Baca Juga

Parlemen & Politik

Puan Ingatkan Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk Kemacetan Mudik
Bursa Wagub DKI Jakarta Pengaruhi Dukungan PKS untuk Prabowo - ahmad syaikhu, dukungan pks untuk prabowo subianto

Headline

Bursa Wagub DKI Jakarta Pengaruhi Dukungan PKS untuk Prabowo?
Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia Bangkit Deklarasikan Revitalisasi

Headline

Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia Bangkit Deklarasikan Revitalisasi
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono

Parlemen & Politik

Soal Beli Pertalite Harus Terdaftar di MyPertamina, DPR: Bagus, tapi….

Headline

Kesedihan Ridwan Kamil Terjun Dalam Dunia Politik
Abdul Hadie sapa hangat warga Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Calon anggota DPR RI Provinsi Jawa Barat nomor urut 27

Headline

Abdul Hadie Sapa Hangat Warga Tambun Selatan

Parlemen & Politik

Bupati Safrial Tinjau TPS
Ermi Yusfa

Parlemen & Politik

Biasa Terjun ke Tengah Masyarakat, Kini Ermi Yusfa Terjun ke Politik