Home / Headline / News / Pemerintahan

Senin, 28 Agustus 2017 - 16:11 WIB

DPRD Dorong Dinas Tenaga Kerja Buat Aturan Sistemik Pemagangan

Rapat kerja Komisi IV DPRD Kab.Bekasi, bersama Dinas Tenaga Kerja Kab.Bekasi dan Konsulat Cabang FSPMI Kab/Kota Bekasi. Foto: ars/suarapena.com

Rapat kerja Komisi IV DPRD Kab.Bekasi, bersama Dinas Tenaga Kerja Kab.Bekasi dan Konsulat Cabang FSPMI Kab/Kota Bekasi. Foto: ars/suarapena.com

SUARAPENA.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mendorong agar Dinas Tenaga Kerja membuat aturan sistemik yang tepat soal pemagangan kerja. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi, Senin (28/8/2017).

Menurut Nyumarno, meskipun pemagangan menjadi bagian program nasional, seharusnya Dinas Tenaga Kerja dapat mengambil celah positif. Pemagangan kerja, kata dia, bisa menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Output pemagangan nantinya, harus diupayakan agar para peserta magang dapat bekerja ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini tidak ingin terjadi adanya peserta magang menjadi semacam pekerja kontrak bulanan. Dimana saat sudah selesai waktu magang malah menjadi menganggur, dan tidak tersalurkan untuk bekerja. Apabila itu terjadi, lanjutnya, maka pemagangan kerja yang ada tak ubahnya hanya sebuah pelegalan atas outsourcing lama, atau bisa disebut outsourcing gaya baru.

“Selepas program pemagangan, peserta magang yang sudah mendapatkan sertifikat pemagangan, harus dapat berlanjut bekerja di perusahaan,” ungkap Nyumarno.

Untuk bisa mengakomodir masuknya tenaga kerja dengan serrifikat pemagangan, bagi Nyumarno bukan hal yang sulit. Masuknya tenaga kerja berkompetensi bisa dilakukan dengan mewajibkan setiap perusahaan melaporkan informasi lowongan kerja ke Dinas Tenaga Kerja. Dengan demikian, lowongan yang ada dapat terisi otomatis langsung oleh peserta pemagangan yang sudah mendapatkan sertifikasi sesuai bidang pemagangan yang diikuti.

“Jadi penyelenggara pemagangan dan peserta pemagangan harus termonitor dengan baik oleh Dinas Tenaga Kerja. Kemudian saat ada lowongan pekerjaan yang dilaporkan oleh perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja, dapat terisi oleh para peserta pemagangan yang sudah dapat sertifikat, atau dapat terisi oleh warga pencari kerja,” jelasnya. (ars)

Share :

Baca Juga

Gilang KNPI

Headline

Road to London, Gilang KNPI Kota Bekasi Kenalkan Kearifan Lokal Indonesia
Ahmad Syaikhu saat melakukan peninjauan hewan kurban. Foto: Goeng/Hms

Headline

Ini Tips Memilih Hewan Kurban dari Ahmad Syaikhu

News

Tampung Sedekah Terbaik, ACT Inisiasi Gerakan LSP

Headline

Benderanya Dibakar, PDI Perjuangan Aksi Longmarch ke Polres
Bupati Safrial Pembukaan Diklat K2

Pemerintahan

Bupati Safrial Resmikan Pembukaan Diklat Prajabatan K2
Bilik Disinfektan Canggih BDC04 dengan Sinar UV Diterima Kota Bekasi

Headline

Bilik Disinfektan Canggih BDC04 dengan Sinar UV Diterima Kota Bekasi
Ahmad Syaikhu

Headline

Takdir Manusia Keberagaman, Hari Lahir Pancasila Dijadikan Momen Menjaga Persatuan

Headline

Optimalisasi Rehabilitasi, Balai Wyata Guna Direbitalisasi