Home / Pemerintahan

Kamis, 27 Mei 2021 - 23:10 WIB

Ini Tiga Arahan Presiden Jokowi Bagi BPKP dan APIP

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

SUARAPENA.COM – Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga poin penting yang menjadi arahan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Hal itu demi menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien. 

“Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting,” ujar Jokowi saat membuka rakor Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5/2021).

Presiden juga ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP.

Pertama, Jokowi meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah.

BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.

Hingga Mei 2021, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah diketahui masih relatif rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan tujuh persen untuk APBD.

Baca juga:  Menunggu Kepastian LRT, Pemkab Bogor Rencanakan BRT Kurangi AKDP

Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diketahui juga baru mencapai angka 24,6 persen. 

“Saya minta BPKP dan APIP memberikan solusi dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian atau lembaga dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” kata dia.

Poin penting kedua, Jokowi menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program.

Pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal sehingga apa yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.

Saat turun ke lapangan misalnya, Jokowi kerap menemui adanya pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pelabuhan yang tidak disertai dengan perencanaan matang mengenai pengembangan wilayah sekitar.

Baca juga:  Sekda Kabupaten Bekasi Harapkan Posisi ASN Sesuai Kompetensi

Seperti, tiadanya fasilitas irigasi sawah di area pertanian yang berada di sekitar wilayah bendungan atau tidak adanya akses jalan untuk menuju pelabuhan yang baru saja dibangun.

“Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat dirugikan karena tidak mendapat manfaat dari program itu.

Saya perintahkan dan instruksikan agar BPKP serta APIP kementerian dan lembaga daerah untuk mengawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan,” ungkapnya.

Poin ketiga, Jokowi menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah.

Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data, sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.

“Akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai hari ini. Dampaknya ke mana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” imbuhnya.

Baca juga:  Sikapi Surat Edaran Sekda, 11 Perwakilan Warga Datangi Camat

Mengakhiri arahannya, Jokowi mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar menjamin BPKP dan APIP dapat bekerja secara independen dan profesional.

Serta memberikan akses dan informasi yang akurat kepada mereka untuk mempermudah kerja pengawasan.

Sebaliknya, Jokowi juga mengingatkan BPKP serta seluruh jajaran APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah, bukan menakut-nakuti, dan mencari-cari kesalahan.

“Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus bertindak dan mengawasi sebelum terjadi sebuah kesalahan sehingga kerja sama antara pemerintah dan pengawas intern dapat berjalan baik.

Di masa sulit seperti sekarang ini perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat check and balances.

Saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, dan bangsa bisa segera bangkit dari pandemi,” pungkasnya. (Bo)

Share :

Baca Juga

Suasana pelantikan 17 Duta Besar Republik Indonesia yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (25/10/2021).

News

Presiden Jokowi Lantik 17 Dubes RI Baru

News

Bogor Ngahiji Jadi Tema Peringatan 535 Usia Bogor
Bekasi Susun Raperda Kabupaten Layak Anak

Pemerintahan

Bekasi Susun Raperda Kabupaten Layak Anak

Pemerintahan

Wabup Amir Hadiri Hari Hadi Satpol PP di Kabupaten Merangin
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD

Pemerintahan

Mahfud MD Sebut Revisi UU ITE Segera Masuk Legislasi DPR
Bantargebang Terapkan Pengolahan Sampah Proses Termal

Headline

Bantargebang Terapkan Pengolahan Sampah Proses Termal
Forkopinda Kota Bekasi Kompak Senam Sparko di Halaman RSUD

Pemerintahan

Forkopinda Kota Bekasi Kompak Senam Sparko di Halaman RSUD
Vaksinasi Covid-19 Tahap II Segera Dilaksanakan, Ini Sasarannya

Pemerintahan

Vaksinasi Covid-19 Tahap II Segera Dilaksanakan, Ini Sasarannya