Notice: Fungsi add_theme_support( 'html5' ) ditulis secara tidak benar. Anda harus menyampaikan jajaran tipe. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 3.6.1.) in /home/u8334638/public_html/wp-includes/functions.php on line 5831
Ini Tiga Arahan Presiden Jokowi Bagi BPKP dan APIP

Home / Pemerintahan

Kamis, 27 Mei 2021 - 23:10 WIB

Ini Tiga Arahan Presiden Jokowi Bagi BPKP dan APIP

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

SUARAPENA.COM – Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga poin penting yang menjadi arahan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Hal itu demi menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien. 

“Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting,” ujar Jokowi saat membuka rakor Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5/2021).

Presiden juga ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP.

Pertama, Jokowi meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah.

BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.

Hingga Mei 2021, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah diketahui masih relatif rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan tujuh persen untuk APBD.

Baca juga:  Eka Supria Atmaja Ajak Pemuda Teladani KH. Noer Ali

Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diketahui juga baru mencapai angka 24,6 persen. 

“Saya minta BPKP dan APIP memberikan solusi dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian atau lembaga dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” kata dia.

Poin penting kedua, Jokowi menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program.

Pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal sehingga apa yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.

Saat turun ke lapangan misalnya, Jokowi kerap menemui adanya pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pelabuhan yang tidak disertai dengan perencanaan matang mengenai pengembangan wilayah sekitar.

Baca juga:  Kembangkan Industri Halal Berdaya Saing Global, Kemenperin Siap Gelar ii-Motion

Seperti, tiadanya fasilitas irigasi sawah di area pertanian yang berada di sekitar wilayah bendungan atau tidak adanya akses jalan untuk menuju pelabuhan yang baru saja dibangun.

“Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat dirugikan karena tidak mendapat manfaat dari program itu.

Saya perintahkan dan instruksikan agar BPKP serta APIP kementerian dan lembaga daerah untuk mengawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan,” ungkapnya.

Poin ketiga, Jokowi menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah.

Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data, sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.

“Akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai hari ini. Dampaknya ke mana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” imbuhnya.

Baca juga:  Menlu Kanada Sampaikan Dukungan kepada Presidensi G20 Indonesia

Mengakhiri arahannya, Jokowi mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar menjamin BPKP dan APIP dapat bekerja secara independen dan profesional.

Serta memberikan akses dan informasi yang akurat kepada mereka untuk mempermudah kerja pengawasan.

Sebaliknya, Jokowi juga mengingatkan BPKP serta seluruh jajaran APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah, bukan menakut-nakuti, dan mencari-cari kesalahan.

“Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus bertindak dan mengawasi sebelum terjadi sebuah kesalahan sehingga kerja sama antara pemerintah dan pengawas intern dapat berjalan baik.

Di masa sulit seperti sekarang ini perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat check and balances.

Saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, dan bangsa bisa segera bangkit dari pandemi,” pungkasnya. (Bo)

Share :

Baca Juga

Pemkot Bekasi Deklarasi Sekolah Ramah Anak dan Madrasah Layak Anak

Headline

Pemkot Bekasi Deklarasi Sekolah Ramah Anak dan Madrasah Layak Anak
Jokowi, TKDN

Headline

Jokowi Akui Banyak BUMN Belum Lihat Tingkat Komponen Dalam Negeri
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah

Pemerintahan

Perkuat Kerja Sama, Pemerintah Indonesia dan Swiss Bertemu
Tiga Stadion di Jawa Barat Bakal Dijadikan Lokasi Tes Covid-19

Headline

Tiga Stadion di Jawa Barat Bakal Dijadikan Lokasi Tes Covid-19

Pemerintahan

Arab Saudi Buka 1 Juta Kuota Haji, Calhaj Indonesia Bisa Berangkat
Aplikasi Zoom Jadi Pilihan Pemerintah Kota Bekasi Jalankan Musrenbang Online

Headline

Aplikasi Zoom Jadi Pilihan Kota Bekasi Jalankan Musrenbang Online
Cegah ISPA, Dinas Kesehatan Imbau Warga Penuhi Gizi

Pemerintahan

Vaksinasi Covid-19 Terus Berjalan, Kota Bekasi Sasar Vaksin Massal

Pemerintahan

Pemkab Tanjab Barat Gelar Open House Serentak Di Rumah Dinas