Home / Pemerintahan

Kamis, 27 Mei 2021 - 23:10 WIB

Ini Tiga Arahan Presiden Jokowi Bagi BPKP dan APIP

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

SUARAPENA.COM – Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga poin penting yang menjadi arahan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Hal itu demi menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien. 

“Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting,” ujar Jokowi saat membuka rakor Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5/2021).

Presiden juga ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP.

Pertama, Jokowi meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah.

BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.

Hingga Mei 2021, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah diketahui masih relatif rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan tujuh persen untuk APBD.

Baca juga:  Pencairan Dana Desa Difokuskan Modal Usaha dan Pengembangan Kepemudaan

Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diketahui juga baru mencapai angka 24,6 persen. 

“Saya minta BPKP dan APIP memberikan solusi dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian atau lembaga dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” kata dia.

Poin penting kedua, Jokowi menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program.

Pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal sehingga apa yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.

Saat turun ke lapangan misalnya, Jokowi kerap menemui adanya pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pelabuhan yang tidak disertai dengan perencanaan matang mengenai pengembangan wilayah sekitar.

Baca juga:  Bupati Safrial Resmikan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana

Seperti, tiadanya fasilitas irigasi sawah di area pertanian yang berada di sekitar wilayah bendungan atau tidak adanya akses jalan untuk menuju pelabuhan yang baru saja dibangun.

“Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat dirugikan karena tidak mendapat manfaat dari program itu.

Saya perintahkan dan instruksikan agar BPKP serta APIP kementerian dan lembaga daerah untuk mengawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan,” ungkapnya.

Poin ketiga, Jokowi menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah.

Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data, sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.

“Akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai hari ini. Dampaknya ke mana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” imbuhnya.

Baca juga:  Zainul Miftah Berharap Semua Bersatu untuk Kesolidan Partai Golkar

Mengakhiri arahannya, Jokowi mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar menjamin BPKP dan APIP dapat bekerja secara independen dan profesional.

Serta memberikan akses dan informasi yang akurat kepada mereka untuk mempermudah kerja pengawasan.

Sebaliknya, Jokowi juga mengingatkan BPKP serta seluruh jajaran APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah, bukan menakut-nakuti, dan mencari-cari kesalahan.

“Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus bertindak dan mengawasi sebelum terjadi sebuah kesalahan sehingga kerja sama antara pemerintah dan pengawas intern dapat berjalan baik.

Di masa sulit seperti sekarang ini perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat check and balances.

Saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, dan bangsa bisa segera bangkit dari pandemi,” pungkasnya. (Bo)

Share :

Baca Juga

kota bekasi - kota pekanbaru

Pemerintahan

Tingkatkan Inovasi Pelayanan MPP Kota Bekasi Belajar ke Pekanbaru
Februari Tahun Ini 10.773 Peserta CPNS Ikuti Ujian

Headline

Februari Tahun Ini 10.773 Peserta CPNS Ikuti Ujian Seleksi
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Headline

Pulang dari Ukraina, Rahmat Effendi Bantah Tudingan Pemborosan Anggaran
Stok Obat

Headline

Ini Tindakan RSUD Kota Bekasi Terkait Menipisnya Stok Obat
Dari Total 550 Eks Napi Kasus Terorisme, 80 Direhabilitasi Kemensos

Headline

Dari Total 550 Eks Napi Kasus Terorisme, 80 Direhabilitasi Kemensos

Headline

Tahapan Seleksi CPNS 2019 Segera Diselesaikan
Peringati Hari Santri Nasional, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, santri bersaing

Headline

Hari Santri Nasional, Rahmat Effendi Ingin Santri Kota Bekasi Mampu Bersaing

Pemerintahan

Bupati Safrial Hadiri Hari Bhakti Perbendaharaan