Notice: Fungsi add_theme_support( 'html5' ) ditulis secara tidak benar. Anda harus menyampaikan jajaran tipe. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 3.6.1.) in /home/u8334638/public_html/wp-includes/functions.php on line 5831
Jokowi Bantah Bersikap Represif Dalam Terbitkan Perppu Ormas

Home / Headline / Pemerintahan

Rabu, 18 Oktober 2017 - 11:46 WIB

Jokowi Bantah Bersikap Represif Dalam Terbitkan Perppu Ormas, Ini Alasannya


Presiden saat memberikan arahan di Persis, Bandung, Selasa (17/10/2017) malam. Foto: setkab

Presiden saat memberikan arahan di Persis, Bandung, Selasa (17/10/2017) malam. Foto: setkab

SUARAPENA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah telah bersikap represif dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Alasannya, penerbitan Perppu itu sudah sangat demokratis karena masih bisa tidak disetjui oleh DPR maupun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Perppu nanti kan ini masih maju di DPR, di situ juga ada forum setuju dan tidak setuju. Bisa saja di situ dibatalkan atau ditolak. Itu juga masih diberi kesempatan, yang ini dari sisi mekanisme hukum, silakan maju ke Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Mekanisme itu semua ada kok,” kata Jokowi dalam silaturahmi dengan Keluarga Besar Jamiyyah Persatuan Islam (Persis), di Masjid PP Persis Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/10/2017) malam.

Baca juga:  1 Maret Ditetapkan Jadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Menurut Jokowi, apa yang dia inginkan jika yang lain tidak mau harus tetap dilaksanakan. Sedangkan dalam penerbitan Perppu Ormas ini tidak seperti itu mekanismenya.

“Mekanisme itu yang semuanya bisa ditempuh. Bisa saja dibatalkan di DPR kenapa tidak? Di situ ada mekanisme politik, mekanisme hukum di MK juga bisa saja dibatalkan kalau itu memang tidak sesuai dengan UU yang lebih tinggi, UUD (Undang-Undang Dasar),” jelasnya.

Melalui mekanisme itu, kata dia, maka akan menjadi pembelajaran bagaimana yang benar dan yang tidak benar.

Jokowi menegaskan, pemerintah sangat terbuka, tidak hanya masalah Perppu Ormas saja yang lain pun juga seperti itu. Sebagai contoh, saat pemerintah menghapus 3.153 Peraturan Daerah (Perda), lalu ada yang menggugat di Mahkamah Agung, dimana pemerintah kalah berperkara.

Baca juga:  Presiden Pastikan Kepala Otorita IKN Seorang Profesional

“Ya sudah, kalah ya Perdanya hidup lagi. 3.153 Perda hidup lagi. Itu konsekuensi mekanisme hukumnya seperti itu ya harus kita hargai,” ujarnya.

Perppu Ormas, lanjut Jokowi, juga sama. Jika isinya nantinya di MK digugat, pemerintah tidak akan menghambat, tidak akan menutup-nutupi, karena itu mekanisme hukum ketatanegaraan hukum yang kita punyai.

Sebelumnya, Jokowi mengemukakan, bahwa penerbitan Perppu Ormas itu sudah melalui kajian yang lama di Menko Polhukam. Ada pengumpulan data-data melalui video maupun buku-buku, dan sebagainya.

Baca juga:  Serahkan 1.500 KIP, Jokowi Ikat Janji dengan Siswa di Tasikmalaya

“Kemudian dari sana dilihat semuanya, dilihat dari sudut keamanan, sudut kebangsaan, dari sudut ketatanegaraan. Kesimpulan yang ada saat itu memang dibutuhkan sebuah Perppu karena tanpa Perppu nanti penanganan itu, bukan karena masalah Ormasnya, penanganan hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi negara itu menjadi bertele-tele,” terang Jokowi.

Jokowi juga menambahkan, dirinya sudah berbicara 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dengan Ormas-Ormas mengenai Perppu ini.

“Kita kumpulkan, di Menko Polhukam kumpulkan, saya juga masih minta pendapat lagi. Ini sebuah perjalanan panjang bukan langsung ujug-ujug keluar, ndak juga, ndak seperti itu,” pungkasnya. (setkab/sng)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Kali Kedua, Swasti Saba Wistara Kembali Diraih Kabupaten Sukabumi
Hanif Dhakiri Sebut Tingkat Pengangguran Menurun

Headline

Hanif Dhakiri Sebut Tingkat Pengangguran Menurun
Peduli Banjir Bekasi, Japnas Berbakti Bantu Warga di Tengah Pandemi

Ekbis

Peduli Banjir Bekasi, Japnas Berbakti Bantu Warga di Tengah Pandemi

Headline

FPII Dan Peradi Kota Bogor Siap Sinergi Informasi Hukum
kejari bekasi

Headline

Dianggap Arogan, Kajari Kabupaten Bekasi Risman Tarihoran Bakal Didemo Wartawan Siang Ini
Sekretaris Kabinet Pramono Anung - Idul Fitri 1442 H

Pemerintahan

Tidak Mudik Tapi Tidak Kehilangan Kesyahduan Hari Raya Idul Fitri
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy

News

Soal Mudik, Menko PMK: Presiden Intruksikan Jajaran Siapkan Skema

Headline

Sukses Helat IFP, Athan Inisiasi Penobatan Smart Model Look Indonesia 2020