Scroll untuk baca artikel
NewsPena Kita

Kerjasama Menangkal Hoaks Menjelang Pemilu 2024

×

Kerjasama Menangkal Hoaks Menjelang Pemilu 2024

Sebarkan artikel ini
Foto Ilustrasi
Foto Ilustrasi

Oleh: Mahmud Ali
Staff Bawaslu Kota Bekasi, Pegiat Pemilu dan Demokrasi

MENJELANG Pemilu 2024 aktivitas politik di dunia digital kian meningkat. Pemilu 2024 juga berpotensi menjadi panggung kembalinya para propagandis politik (Buzzer) yang telah muncul sejak dekade lalu.

Advertisement
Scroll ke bawah untuk lihat konten

Dengan kedok kebebasan berpendapat, mereka menggunakan akun anonim untuk menyebar hoax (disinformasi) yang memecah belah masyarakat.

Berita Terkait:  Kecuali PDIP, Ramai-ramai Fraksi di DPR Tegaskan Tolak Sistem Pemilu Tertutup

Meski hoaks sudah ada sejak dahulu kala, namun penyebarannya di Indonesia baru memperoleh momentum pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017 (Bata, 2019).

Sehingga hoaks berpotensi meraja lela di momentum Pemilu 2024 nanti, yang tentunya akan mengganggu dan berakibat fatal terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Berita Terkait:  Istiqomah Dalam Ketenangan

Dalam pemilu hoaks sering kali digunakan untuk menjatuhkan rival politik peserta Pemilu lainnya. Sebaliknya, hoaks juga digunakan untuk mengunggulkan salah satu calon peserta Pemilu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Hoaks ini cenderung sengaja disebarluaskan oleh propagandis politik (Buzzer) di tengah masa-masa kampanye.

Berita Terkait:  Era Digital Memperkuat, Bukan Menggantikan

Penyebaran hoaks (disinformasi) yang dilakukan buzzer dapat diancam dengan aturan hukum. Beberapa ketentuan undang-undang yang mengatur hal tersebut diantaranya adalah Pasal 280 UU Pemilu tentang larangan-larangan dalam berkampanye; Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang penghinaan, dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan.