Suarapena.com, PENAJAM PASER UTARA – Presiden Jokowi mengomentari soal pencopotan baliho dan bendera PDI Perjuangan saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Bali kemarin.
Presiden meminta agar seluruh aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri baik ditingkat kabupaten/kota hingga pusat harus benar-benar menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024.
“Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral,” ujar Presiden kepada awak media di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).
Presiden juga menyayangkan terkait hal tersebut bisa terjadi. Seharusnya, pemerintah daerah berkomunikasi dulu dengan para pengurus partai di daerah.
“(Pemda) berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik,” tutur Presiden.
Sebelumnya, sejumlah baliho dan bendera PDI Perjuangan yang memasang foto calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD dicopot oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Bali pada Selasa (31/10/2023).
Pencopotan tersebut terjadi di Desa Batubulan, Gianyar, Bali, salah satu lokasi yang dikunjungi oleh Jokowi dalam rangka meninjau pembangunan SMK Pariwisata serta menyalurkan bantuan beras cadangan pemerintah.
Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDIP itu menuai reaksi beragam dari masyarakat. PDIP bahkan mengaku sakit hati dan bersedih karena pencopotan atribut partai itu.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dan politikus PDIP, Sunanto, mengecam pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDIP saat kunjungan Jokowi di Bali.
Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk intimidasi terhadap partai pendukung Ganjar-Mahfud.
“Kami sangat menyayangkan tindakan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDIP oleh aparat keamanan saat kunjungan kerja Presiden Jokowi di Bali. Ini adalah bentuk intimidasi terhadap partai pendukung Ganjar-Mahfud yang telah mendeklarasikan dukungannya secara terbuka,” kata Sunanto.
Sunanto menambahkan, pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDIP juga melanggar hak konstitusional partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024.
Ia meminta agar pemerintah pusat maupun daerah menghormati hak-hak partai politik dan tidak melakukan diskriminasi terhadap salah satu calon presiden atau wakil presiden.
“Kami meminta agar pemerintah pusat maupun daerah menghormati hak-hak partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024. Jangan ada diskriminasi terhadap salah satu calon presiden atau wakil presiden. Semua calon harus diberi kesempatan yang sama untuk berkampanye secara adil dan demokratis,” tegas Sunanto.
Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengklarifikasi soal pencopotan baliho capres-cawapres itu.
Mahendra mengatakan baliho dan atribut PDI Perjuangan itu dicopot karena mengurangi estetika.
“Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisai berupa baliho tersebut agar estetika terjaga,” kata Mahendra.
Mahendra menegaskan tindakan tersebut demi kenyamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja (kunker) di Bali. Dia menegaskan, baliho dan atribut partai yang dicopot, dipasang kembali seusai acara Jokowi di sana.
“Setelah selesai kegiatan, alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali,” imbuh Mahendra. (r5/bo)
