Notice: Fungsi add_theme_support( 'html5' ) ditulis secara tidak benar. Anda harus menyampaikan jajaran tipe. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 3.6.1.) in /home/u8334638/public_html/wp-includes/functions.php on line 5831
Komisi II DPR: Kemendagri Harus Selektif dalam Menentukan Pj

Home / Parlemen & Politik

Jumat, 7 Januari 2022 - 16:43 WIB

Komisi II DPR: Kemendagri Harus Selektif dalam Menentukan Pj

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang

SUARAPENA.COM – Mengingat 101 kepala daerah akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan 170 kepala daerah lagi berakhir pada tahun 2023, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertindak selektif dalam menjaring calon Pj Gubernur yang akan diusulkan kepada Presiden.

“Ada sekitar 271 daerah akan dipimpin kepala daerah bersifat sementara berupa pelaksana tugas (Plt) atau penjabat sementara (Pjs).

Kemendagri harus benar-benar selektif dan transparan ketika akan mengajukan nama calon Penjabat Gubernur kepada Presiden. Bila perlu dilakukan fit and proper test terlebih dahulu melalui Pansel,” ujar Junimart di Jakarta, Jumat (7/1/2022).

Baca juga:  Ini 12 Aspirasi Rakyat yang Diperjuangkan Intan Fauzi

Junimart juga menyatakan, setiap Pj Gubernur yang akan mengisi kekosongan jabatan akan dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo berdasar pengajuan nama dari Kemendagri.

Sedangkan untuk Pj Bupati dan Wali Kota dipilih langsung oleh Kemendagri, hal itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Pj Gubernur akan diajukan Kemendagri lalu dipilih langsung oleh Presiden. Sementara untuk Pj Bupati dan Wali Kota diajukan oleh Gubernur dan dipilih oleh Kemendagri,” terang Junimart.

Baca juga:  Pengamat: Pesan Presiden dalam Kongres XX GMNI Perlu Dicermati

Junimart pun mengingatkan, bagi partai politik yang ingin mengusulkan kadernya menjadi calon Pj Gubernur, hingga Bupati atau Wali Kota agar mengurungkan niatnya.

Pasalnya, ia menilai bahwa akan bertentangan dengan undang-undang.

“Ketika ada parpol berniat mengajukan calon untuk Penjabat (Pj) Gubernur, Bupati atau Wali Kota, sebaiknya niat tersebut diurungkan saja karena bertentangan dengan undang-undang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dirinya berharap di tangan para Pj Gubernur dan Pj Bupati serta Pj Wali Kota yang nantinya terpilih menduduki jabatan kepala daerah agar seluruh program strategis pemerintahan dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak ada kepentingan politik di dalamnya.

Baca juga:  Mulai 1 April 2022 Tarif PPN Jadi 11 Persen

“Kita mengharapkan program-program strategis di pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota tetap berjalan dengan kehadiran para Pejabat itu.

Jalani sebagaimana fungsi dan tugas sesuai dengan asas asas pemerintahan yang baik. Para Penjabat tidak boleh berpolitik, tidak boleh punya kepentingan politik terlebih memihak ke parpol,” pungkasnya. (Sng/Bo)

Share :

Baca Juga

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi

Parlemen & Politik

Undangan Rapat Tak Diindahkan, DPR Akan Panggil Paksa Mendag

Parlemen & Politik

Dewan Golkar Ini Dukung Suksesi Program Digital Id di Kota Bekasi
Pembahasan KUA PPAS 2019 Kabupaten Bekasi, Jastek Naik Rp185 Miliar

Headline

Pembahasan KUA PPAS 2019 Kabupaten Bekasi, Jastek Naik Rp185 Miliar

Parlemen & Politik

Golkar Kota Bekasi Target 12 Kursi pada Pileg 2024
Mantan Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri

News

Waspada! Megawati Ingatkan Kepala Daerah Terkait Bencana Alam
airlangga, golkar, munaslub

Parlemen & Politik

Golkar SeJabar dan DKI Jakarta Beri Dukungan, Ini Tanggapan Airlangga
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang

Parlemen & Politik

Komisi II DPR Bahas Konsep Hingga Anggaran Pilkada Serentak 2024
Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu

Parlemen & Politik

Presiden PKS Ahmad Syaikhu Kirim Doa Bagi Awak KRI Nanggala 402