Notice: Fungsi add_theme_support( 'html5' ) ditulis secara tidak benar. Anda harus menyampaikan jajaran tipe. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 3.6.1.) in /home/u8334638/public_html/wp-includes/functions.php on line 5831
Komisi II DPR RI Nilai Perlu Adanya Aturan Kampanye di Kampus

Home / Parlemen & Politik

Rabu, 27 Juli 2022 - 15:33 WIB

Komisi II DPR RI Nilai Perlu Adanya Aturan Kampanye di Kampus

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus

SUARAPENA.COM – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai wacana kampanye di kampus perlu diatur dengan ketentuan dan mekanisme yang komprehensif. Hal itu untuk memberikan kesetaraan, ruang dan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta pemilu. Sehingga tidak menimbulkan konflik ke depan.

“Wacana kampanye di kampus bisa menjadi media edukasi dan ajang adu gagasan dalam menyampaikan visi dan misi di hadapan civitas akademika. Para kontestan dapat diuji kemampuan intelektualitasnya. Sebab, warga kampus termasuk kelompok kritis sehingga bisa menguji kualitas ataupun program yang dijanjikan para calon,” papar Guspardi dalam keterangan persnya, Selasa (26/7/2022).

Baca juga:  Final Indonesia vs Thailand, Walikota Bekasi: Ayo Beri Dukungan dan Doa

Sehingga diharapkan akan dapat menciptakan kampanye yang lebih berkualitas karena masuk di kalangan akademisi. Dengan kata lain, kampus bisa menjadi wahana baik untuk menguji kapasitas seorang calon legislatif.

Selain itu, edukasi politik bisa dilakukan secara berkesinambungan termasuk di dalam kampus. Sehingga memantik kesadaran generasi muda untuk melek politik dan mendorong partisipasi langsung dalam konteks demokrasi.

Meski demikian, menurut Politisi dari Fraksi PAN ini, pelaksanaan kampanye di kampus harus bebas intervensi. Terutama pihak kampus dan pemerintah jangan sampai melakukan intervensi.

Baca juga:  Eh Ada Pertunjukkan Kesenian Tradisional Sadar Hukum dan HAM

“Pasalnya, rektor itu kan diangkat oleh menteri, sementara menteri adalah pembantu presiden. Nanti presiden melakukan intervensi. Akibatnya, hanya partai tertentu yang bisa berkampanye di kampus. Hal itu tentu menimbulkan ketidakadilan bagi peserta pemilu lain,” ungkap Guspardi.

Dengan kata lain, wacana kampanye di Kampus jangan sampai menimbulkan dinamika dan memicu konflik antara kampus dengan partai, atau sesama partai. Apalagi menimbulkan keruwetan.

Dikutip dari berbagai media, sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengungkapkan bahwa kegiatan kampanye di kampus diperbolehkan dengan sejumlah catatan. Sementara, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dilarang adalah penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, bukan kampanye.

Baca juga:  Kunjungi Food Estate Temanggung, Jokowi Tanam Bawang

“Dilarang itu apa? Fasilitasnya, bukan kampanyenya. Mari kita perhatikan bersama-sama, pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Yang dilarang itu apa, menggunakan fasilitas, bukan kampanyenya. Clear ya,” kata Hasyim kepada wartawan beberapa waktu lalu. (ayu/aha)

Share :

Baca Juga

Ketua DPRD Kota Bekasi: Vaksinasi Penting untuk Herd Immunity

Parlemen & Politik

Ketua DPRD Kota Bekasi: Vaksinasi Penting untuk Herd Immunity

Parlemen & Politik

Tersandung Kasus SARA, Anggota Dewan Ini Terancam PAW
Rahmat Effendi Merasa Berdosa

Headline

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Mengaku Berdosa, Jika…
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin

Parlemen & Politik

DPR Minta Kemenpan RB Tindak Tegas ASN yang…
Hindari Kesalahan, PPS Jatiluhur Berikan Bimtek untuk Enam KPPS

Parlemen & Politik

Hindari Kesalahan, PPS Jatiluhur Berikan Bimtek untuk Enam KPPS

Parlemen & Politik

DPR Minta Penyaluran BLT Minyak Goreng Diawasi
Sandiaga Uno

Headline

Unggul di Quick Count, Sandiaga Siapkan Program 100 Hari Kerja Pertama

Headline

Intan Fauzi: Pemuda Harus Berperan Aktif Turut Mencegah Covid-19