SUARAPENA.COM – Mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad meminta agar pemerintah Kota Bekasi memprioritaskan kemandirian ekonomi keluarga.
Demikian diungkapkannya dalam acara pelantikan pengurus DPD lumbung informasi rakyat (LIRA) Kota Bekasi di Graha Hartika, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (8/12/2017).
Menurutnya, APBD seharusnya bisa dialokasikan dalam prioritas kemandirian ekonomi.
“Pembangunan kemandirian ekonomi keluarga harusnya bisa diprioritaskan. Jadi siapapun walikotanya harus prioritaskan ekonomi keluarga,” katanya.
Saat ini, kata dia, ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa dijalankan. Tetapi program ini tidak bisa berjalan maksimal tanpa adanya campur tangan pemerintah.
“KUR senilai Rp25 juta, kalau tidak didorong oleh pemerintah lewat asurasnsi 1% sulit dikucurkan kepada masyarakat,”
“APBD Kota Bekasi harus stimulan digulirkan ke masyarakat. Bukan bagi-bagi duit, tetapi diberikan modal,” tukasnya.
Calon Wali Kota Bekasi dari PDI Perjuangan ini menambahkan, pemerintah saat ini dinilai tidak memperhatikan persoalan ini.
Kurangnya perhatian ini bisa dilihat dari adanya pembangunan infrastruktur melalui APBD. Padahal, infrastruktur tersebut merupakan jalan negaran yang bisa dianggarkan melalui dana dari pusat maupun provinsi.
“Jalan Ahmad Yani, KH Noer Ali, atau Jalan Siliwangi itu tidak perlu dianggarkan dari APBD. Itu kewenangan provinsi,” paparnya.
Dalam membangun infrastruktur, lanjutnya, pemerintah juga bisa menggandeng pihak swasta. Dia mencontohkan, peran serta pihak Summarecon dalam pembangunan sebuah flyover yang menjadi solusi kemacetan.
“Apabila ada dari pihak swasta yang bisa membangun ya tidak apa-apa,” tutupnya. (sng)
