Notice: Fungsi add_theme_support( 'html5' ) ditulis secara tidak benar. Anda harus menyampaikan jajaran tipe. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 3.6.1.) in /home/u8334638/public_html/wp-includes/functions.php on line 5831
Masa Kampanye Pemilu 75 Hari Disepakati dengan Catatan

Home / Parlemen & Politik

Rabu, 18 Mei 2022 - 18:06 WIB

Masa Kampanye Pemilu 75 Hari Disepakati dengan Catatan

Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia

Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia

SUARAPENA.COM – Komisi II DPR RI bersama KPU sepakat masa kampanye dalam Pemilu 2024 menjadi 75 hari.

Ahmad Doli Kurnia selaku ketua komisi II menjelaskan, keputusan mengenai masa kampanye 75 hari diambil setelah menemui jalan tengah antara pilihan waktu 92 atau 60 hari.

Kesepakatan itu diambil setelah melakukan konsinyering bersama antara kedua belah pihak selama masa reses.

Ia juga menyampaikan, kampanye saat ini sudah berbeda dengan masa sebelumnya yang banyak mengumpulkan massa untuk menarik suara.

Baca juga:  Dukung Pemberantasan Korupsi, Jasa Marga Teken PKS Implementasi WBS Terintegrasi

Saat ini, dengan adanya teknologi proses penarikan suara elektoral bisa lebih diefisiensi. Lantaran itu lah para pemangku kepentingan sepakat bahwa masa kampanye dipersingkat.

“DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu sepakat bahwa masa kampanye harus lebih singkat. Karena zaman sudah berubah sekarang, dan Metodologi kampanye saat ini (juga) sudah berubah,” ujar Doli dalam keterangan tertulis, Rabu (18/5/2022).

Baca juga:  Tumbuh Kuatkan Budaya Literasi Dimulai Dalam Lingkup Keluarga

Doli pun mengungkapkan, dalam rapat tersebut pihak KPU meminta pemerintah untuk membantu proses pembuatan regulasi. Sehingga pengadaan dan retribusi logistik memungkinkan dalam kurun waktu 75 hari.

“Kita setuju 75 hari, dengan catatan bahwa KPU meminta kepada pemerintah membuat regulasi yang memungkinkan pengadaan dan retribusi itu lebih mudah dan lebih cepat dan aman. Bentuknya seperti apa belum tahu,” tuturnya.

Baca juga:  Fraksi PPP Tegaskan KS NIK Program Unggulan yang Tetap Berlaku

Ia menambahkan, saat ini KPU, Pemerintah dan Komisi II masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan aturan sengketa Pemilu. Baik dalam masa proses atau saat penghitungan hasil.

“Soal mekanisme prosedur penyelesaian sengketa proses atau sengketa hasil nanti akan (dibahas) dalam waktu dekat, kami pimpinan Komisi II, Mendagri, KPU dan Bawaslu akan bertemu MA dan MK untuk mencari solusi itu,” pungkasnya. (Bo/cr02)

Share :

Baca Juga

Ketua Bapilu DPC Hanura Kota Bekasi

Headline

Ketua Bapilu DPC Hanura Kota Bekasi Sebut Ada Penumpang Gelap Partai, Siapa Dia?
Door to Door Campaign, TMP Gencarkan Sosialisasi Tiga Kartu Jokowi

Headline

Door to Door Campaign, TMP Gencarkan Sosialisasi Tiga Kartu Jokowi

Headline

Djarot Minta Sopan Santun dan Kerukunan Tetap Dijaga
Wawa dan Ronny Hermawan

Headline

Kinerja Dinilai Bagus, Rahmat Effendi Diminta Kembali Pimpin Kota Bekasi

Parlemen & Politik

Komisi X DPR RI Desak Pemerintah Perjuangkan Nasib Guru PPPK
KH. Maman Imanulhaq

Parlemen & Politik

Mantan Direktur TKN Jokowi Protes Penyebutan Bipang Ambawang

Parlemen & Politik

Faisal Golkar Cari Solusi Banjir bagi Warga Jatimakmur
Basay, Ade Munawaroh Yasin

Headline

Kumpulkan Suara Pemuda 7 Kecamatan, Baday Dukung Ade Yasin