Headline

Ombudsman Evaluasi PSBB DKI Jakarta Tahap 1

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho

SUARAPENA.COM – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya (Ombudsman Jakarta Raya) telah melakukan dan menyelesaikan kajian cepat (Rapid Assessments) sebagai salah satu metode untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tahap I di Provinsi DKI Jakarta.

Secara umum Ombudsman Jakarta Raya memberikan apresiasi kepada jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta Polda Metro Jaya dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pelaksanaan dan penegakan aturan PSBB di wilayah DKI Jakarta selama periode 10 sampai 23 April 2020 tahap 1.

“Dalam pengamatan kami secara umum psbb telah berhasil meningkatkan angka deteksi suspect covid-19, meningkatkan kepatuhan warga untuk bekerja dari rumah menerapkan sosial physical distancing sebagai upaya mengurangi potensi transmisi lokal covid 19 di Jakarta, juga menyalurkan bansos dengan cepat sebagai bagian dari kompensasi selama PSB dan mempertahankan kualitas pelayanan publik,” tutur Teguh P. Nugroho, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya.

Namun demikian Ombudsman Jakarta Raya mencatat beberapa kekurangan dan potensi Mal administrasi terkait penanganan covid 19 dari aspek kesehatan, penegakan hukum work from home (WFH), bantuan sosial dan mitigasi pelayanan publik sebagai aspek yang diawasi oleh Ombudsman Jakarta Raya selama penerapan PSBB tahap 1.

ASPEK KESEHATAN
Ombudsman Jakarta Raya mengapresiasi kesigapan jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam melakukan deteksi dini dan persiapan penanganan covid 19. Dimulai sejak akhir tahun 2019 melalui Public Health Emergency Operating Center (PHEOC) yang terhubung dengan jaringan pengawasan penyakit menular dari negara lain. Kemudian penerapan pengawasan terhadap orang yang baru tiba dan berangkat ke negara pandemik, termasuk juga persiapan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan protokol penanganan Wabah menular terlah berkontribusi membantu kesiap Siagaan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani pandemik covid-19.

“Apresiasi khusus kami berikan kepada jajaran Pemprov DKI karena langsung menerapkan protokol penyakit wabah menular di tahap deteksi, termasuk protokol pemulasaraan dan pemakaman serta pemerataan penyebaran suspect covid 19. Juga termasuk modelling potensi penyebaran covid 18,” lanjut Teguh.

Namun, selain capaian kurang lebih 75.000 Rapid Test yang telah dilaksanakan, yang turut memperbaiki angka pemantauan penderita covid 19 Ombudsman Jakarta Raya mencatat pentingnya perbaikan pengawasan terhadap pelayanan rumah sakit oleh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti perbaikan peralatan APD bagi tenaga kesehatana, dan penyiapan penambahan ruang isolasi di rumah sakit rujukan.

Ombudsman Jakarta Raya menemukan adanya syarat tambahan untuk melakukan rapid test bagi anggota masyarakat yang ingin berobat ke rumah sakit untuk penyakit non covid 19. Test (Rapid atau PCR) dijadikan prasyarat rumah sakit ketika akan menangani pasien non covid. tes tersebut harus dibiayai oleh si pasien sendiri karena tidak ditanggung oleh rumah sakit, BPJS, asuransi kesehatan swasta, maupun pemerintah baik pusat maupun daerah.

“Kami melihat potensi tindakan Mal administrasi Pemprov DKI dalam pengawasan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit kepada pasien,” ujar Teguh. Ombudsman Jakarta Raya menghawatirkan pelayanan kepada pasien dengan penanganan pasien penyakit kronis seperti pasien yang membutuhkan cuci darah, seperti yang diperlukan para anggota komunitas pasien cuci darah Indonesia (KPDCI).

“Penanganan kepada masyarakat yang memiliki penyakit kronis luput dari hambatan pemerintah, mereka otomatis ditetapkan sebagai ODP, harus melakukan isolasi diri dan dirujuk melakukan perawatan penyakit nya di rumah sakit rujukan yang tidak memiliki fasilitas kesehatan seperti ini, atau berpotensi menjadi positif covid 19 ketika berobat ke rumah sakit rujukan,” paparnya lagi, Ombudsman Jakarta Raya mengkhawatirkan situasi tersebut karena para pasien penyakit kronis memiliki penyakit penyerta yang membuat mereka lebih rentan terhadap covid 19.

untuk itu Ombudsman Jakarta Raya meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan mitigasi pelayanan bagi masyarakat umum yang berobat ke rumah sakit baik karena penyakit kronis maupun penyakit biasa. “Ada dua langkah yang bisa ditempuh Pemprov DKI, pertama biaya rapid test ditanggung oleh Pemprov DKI dan kedua menyediakan rumah sakit rujukan bagi para penderita penyakit kronis yang telah menerapkan standar penanganan covid 19 tanpa harus membebani para pasien kronis tersebut,” tambah Teguh kembali.

PENEGAKAN HUKUM WORK FROM HOME (WFH)
Ombudsman Jakarta Raya juga mencatat apresiasi khusus kepada jajaran Polda Metro Jaya yang telah menyiapkan sebanyak 33 cek poin yaitu pos untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penindakan pelanggaran PSB yang bertugas selama 1 kali 24 jam dan dilakukan secara terpadu (Polri, TNI, dan Pemda) dan 45 pos pantau yakni pos bagi petugas Polri untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan pelanggaran psbb yang bertugas pada 06.00-22.00 WIB. Petugas pada pos cek poin merupakan gabungan dari Polantas, Sabhara, Marinir, Brimob, Dishub, dan Satpol PP.

Ombudsman Jakarta Raya secara khusus melakukan sidak dan pemantauan terhadap beberapa titik cek poin, terminal dan stasiun kereta rel listrik (KRL). Pantauan di cek poin perbatasan Jakarta dan Depok, dari hasil tersebut didapatkan penurunan pergerakan moda transportasi dari arah Depok ke Jakarta, pada jam sibuk (06.00-09.00) di hari kerja (1.000-3.000 mobil) dan (8.000-9.000 motor).

berdasarkan data yang diperoleh dari pihak stasiun Manggarai dan Tebet bahwa telah terjadi penurunan jumlah penumpang KRL secara signifikan sejak pertama kali penyebaran cavid 19 (awal Maret 2020) sampai dengan pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta (pertengahan April 2020). Pada hari normal di hari kerja, penumpang KRL yang melakukan Top IN di St.Manggarai bisa mencapai jumlah 21.000-23.000 penumpang/hari dan di St.Tebet bisa mencapai 32.000-34.000 penumpang/hari. Selanjutnya ketika dimulainya pelaksanaan PSBB di DKI per tanggal 10 April 2020, jumlah penumpang KRL semakin menurun, St.manggarai sekitar 1.000-3.000 penumpang/hari dan st.tebet sekitar 2.000-5.000 penumpang/hari.

sementara untuk kenaikan warga yang keluar dan masuk DKI Jakarta yang terpantau padat terminal bus antar kota antar provinsi Pulogebang. Data yang diperoleh dari pihak kasatpel terminal terpadu Pulo gebang, telah terjadi penurunan jumlah penumpang bus AKAP secara signifikan sejak pertama kali penyebaran covid 19 awal Maret lalu sampai dengan pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta pertengahan April lalu.

selain capaian tersebut Ombudsman Jakarta Raya menemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait penegakan hukum pelaksanaan work from home (WFH). masih ditemukan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang melibatkan kerumunan massa dalam jumlah besar seperti yang terjadi dalam pembagian sembako di markas komando gabungan wilayah pertahanan 1 (Kogabwilhan 1) pada tanggal 21 April 2020 yang lalu. Menurut Ombudsman Jakarta Raya hal itu tidak perlu terjadi jika satgas covid 19 provinsi memperbaiki koordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya termasuk militer di Jakarta agar hal tersebut tidak terulang kembali.

Upaya persuasif (ultimatum remedium) yang menjadikan hukuman pidana sebagai upaya terakhir penegakan hukum oleh Polda metro jaya dalam penegakan hukum social/physical distancing di dalam kendaraan (umum dan pribadi) juga perlu mendapatkan apresiasi khusus. Ombudsman Jakarta Raya mengapresiasi hal tersebut karena kompleksitas penegakan Pergub 32/2020 jika polisi melakukan tindakan koersif. “Sanksi bagi para pelanggar aturan dalam Pergub tersebut langsung merujuk ke sanksi yang ada dalam UU Karantina Kesehatan dan UU Wabah Penyakit Menular, berupa sanksi pidana dengan hukuman kurungan 1 tahun atau denda maksimal 100 juta,” lanjut Teguh lagi, dapat dibayangkan jika pendekatan tersebut dilakukan, selepas masa pandemik covid 19, rutan dan lapas akan lebih penuh dengan para pelanggar PSBB.

namun untuk mengurangi jumlah pelanggaran di PSB tahap 2 dan berikutnya, Ombudsman Jakarta Raya mendorong Polda Metro Jaya dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengencerkan sosialisasi sanksi pidana kepada para pelanggar aturan sosial physical distancing di moda transportasi agar warga juga menjadi lebih sadar bahwa polisi memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi pidana jika mereka membandel.

hal lain yang menjadi catatan Ombudsman Jakarta Raya dalam penegakan hukum WFH dan social distancing selama PSB adalah minimnya pengawasan sosial physical distancing di pasar yang masih beroperasi dan pada kawasan pemukiman. “Sudah seharusnya Pemprov DKI mengarahkan 5000 anggota Satpol PP mereka untuk secara aktif mengawasi pasar yang masih beroperasi dan melakukan pengawasan di lingkungan permukiman secara bergilir,” imbuh Teguh.

“Satpol PP tidak perlu dilibatkan dalam pos pantau dan chek point’ karena kewenangan mereka juga terbatas,” lanjut Teguh. Satpol PP akan lebih efektif untuk mengawasi pelaksanaan social/physical distancing di pasar dan permukiman.

“Munculnya kekerasan oleh sebagian pemuda diwilayah Pulo gadung karena kekesalan mereka terhadap warga yang melaporkan kegiatan tarawih mereka ke Pemprov DKI tidak perlu terjadi kalau Satpol PP di sebar ke kawasan permukiman untuk melakukan sosialisasi,” katanya. (Yudhi)

Tags
Show More
Back to top button
Close
Close