Home / Headline / News

Kamis, 8 Juli 2021 - 13:42 WIB

Ombudsman: Kemenkes Harus Bergerak Cepat Tangani Over Capacity Rumah Sakit

SUARAPENA.COM – Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak ‘denial’ dengan kondisi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di wilayah Jakarta Raya.

“Situasi rumah sakit di Jakarta Raya bukan hanya over capacity, tapi over capacity yang tidak tertangani dan menyebabkan kolapsnya pelayanan penanganan kesehatan baik bagi pasien kritis Covid maupun pasien kritis non-Covid,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho kepada media, 7 Juli 2021.

Pernyataan ini disampaikan Ombudsman Jakarta Raya setelah melakukan pemantauan terhadap pelayanan Rumah Sakit di Jakarta dari akhir Juni 2021 sampai dengan awal Juli 2021. Selain menindaklanjuti laporan permintaan untuk mendapatkan ruang isolasi dan layanan ICU, Ombudsman juga meminta keterangan kepada rumah sakit terkait dan cross checking ketersediaan rumah sakit melalui aplikasi Sistem Informasi Rawat Inap (Siranap versi 2.0).

Sejak tanggal 21 Juni 2021, Ombudsman sudah menerima laporan dan konsultasi dari keluarga pasien Covid-19 kritis yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan ruang isolasi baik di Bogor, Bekasi, Depok dan Jakarta. “Kondisi over capacity seperti yang disampaikan Kemenkes benar adanya, BOR dan ICU di semua daerah sudah mencapai angka 90%, jauh diatas standar WHO 60%,” lanjut Teguh.

Sementara antrian untuk masuk ruang IGD sebelum masuk ruang Isolasi dan ICU setiap minggu meningkat dari 10-15 antrian di akhir bulan Juni menjadi rata-rata 20-40 antrian di awal bulan Juli.

Hal itu terkonfirmasi lebih lanjut saat Ombudsman meminta keterangan tertulis kepada beberapa Dinas Kesehatan (Dinkes) di wilayah Jakarta Raya dan cross checking data di Siranap versi 2.0. Wilayah Kabupaten dan Kota Bogor termasuk wilayah yang antrian IGD nya paling panjang namun daerah lain sama antrinya. Sementara di Siranap, walaupun masih ada rumah sakit yang memiliki tempat tidur di IGD tapi saat di cek data tersebut tidak valid, tempat tidur IGD penuh dan diikuti dengan antrian panjang pasien.

Baca juga:  IWO Sulbar dan Yayasan Karampuang Bidik Anak Korban Gempa

Sementara data kematian akibat Covid-19 dari tanggal 21 Juni 2021, sejumlah 7.184 hanya untuk Jakarta saja. Jumlah ini terus meningkat mencapai angka 8.861 di tanggal 6 Juli 2021 atau bertambah 1.677 orang.

“Angka tersebut fenomena puncak gunung es, karena banyak pasien positif (Covid-19) kritis yang tidak tertangani di rumah sakit dan pasien non-Covid yang juga tidak tertangani akibat penuhnya rumah sakit untuk penanganan Covid,” ujar Teguh lagi.

Pasien non-Covid-19 juga menghadapi masalah ketersedian ruang rawat inap. Pasien non-Covid-19 harus seringkali mencari 3-4 rumah sakit sampai akhirnya menyerah dan merawat keluarganya di rumah dengan meningkatnya risiko kematian akibat tidak adanya penanganan.

Ombudsman mengapresiasi upaya Kemenkes untuk menjadikan Wisma Haji Pondok Gede sebagai rumah sakit cadangan dan rencana redistribusi nakes dari beberapa daerah yang masuk zona hijau seperi dari Sumatera dan Kalimantan. “Program tersebut harus segera diakselerasikan mengingat kebutuhan kamar dan nakes di beberapa wilayah sudah sangat tinggi karena dengan konversi tempat tidur 30-40 % justru berpotensi mengurangi pelayanan pasien non-Covid yang jumlahnya juga tidak sedikit,” lanjut Teguh.

Baca juga:  Musrenbang Kecamatan Jatisampurna Usulkan 175 Kegiatan

Teguh mencontohkan Kota Bogor sudah memiliki rumah sakit darurat sementara, jumlah nakesnya berkurang 30% karena positif Covid-19. Akibatnya layanan di rumah sakit darurat tersebut juga tidak dapat optimal. Sama halnya dengan penambahan tenda di beberapa rumah sakit di Bekasi yang tidak diimbangi dengan rasio penambahan nakes, perawatan terhadap pasien menjadi tidak optimal karena rasionya bisa 1 nakes untuk 20 pasien.

Selain menjadikan Wisma Haji Pondok Gede dan akselerasi redistribusi nakes dari daerah untuk pemenuhan tenaga nakes di daerah-daerah yang nakesnya terhantam gelombang Covid-19 seperti Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, Ombudsman Jakarta Raya meminta Kemenkes dan Pemprov DKI Jakarta untuk mengubah peruntukan wisma-wisma layanan isolasi seperti Wisma Atlet Kemayoran, Pademangan, Rusun Nagrak dan Pasar Rumput menjadi rumah sakit darurat bagi pasien Covid-19 kritis di wilayah Jabodetabek tanpa harus terlalu banyak mengorbankan tempat tidur rumah sakit untuk pasien Covid-19 agar tidak mempengaruhi pelayan pasien non-Covid-19.

*. Penurunan Harga Swab Antigen Untuk Meningkatkan 3T

Ombudsman juga menyoroti masih tingginya harga Swab Antigen yang ditentukan oleh Kemenkes. Saat ini konsentrasi para nakes terpecah, antara penangan isolasi, penanganan pasien kritis baik Covid-19 dan non-Covid-19, vaksinasi dan 3T (Tracing, Tracking dan Treatment).

“Dengan kondisi seperti itu, tugas para nakes menjadi sangat berat. Dengan
SDM terbatas, sarpras terbatas, banyak masyarakat yang melakukan kontak erat dengan suspect covid tidak di-swab sebagai alat deteksi awal tracing dan tracking untuk mendapatkan treatment,” ujar Teguh.

Baca juga:  Karya Sukmajaya: Ada Dua Tujuan Opsir PBB di Kota Bekasi

Untuk mengurangi beban para nakes, Ombudsman kembali meminta Kemenkes untuk menurunkan harga Swab Antigen.”Banyak masyarakat di wilayah Jakarta Raya yang tidak ter-tracing setelah melakukan kontak erat dan juga tidak melakukan swab mandiri karena tingginya harga Swab Antigen di tengah ekonomi yang terus merosot,” terang Teguh.

Untuk itu, Ombudsman Jakarta Raya meminta Kemenkes untuk menurunkan harga tes swab di level yang mampu diakses oleh masyarakat menengah bawah. Idealnya, Swab Antigen bisa dilakukan di Faskes Pratama BPJS dimanapun setelah warga masyarakat melakukan kontak erat dengan suspect Covid-19 dengan prosedur yang lebih sederhana tanpa harus menunggu jadwal di puskesmas atau rumah sakit rujukan. Cukup rekomendasi puskesmas sebagai syarat administrasi dan masyarakat sudah bisa tes Swab
Antigen di semua Faskes Pratama BPJS. Namun untuk yang belum melakukan kontak erat tapi khawatir dengan penularan Covid-19 dan bermaksud melakukan deteksi dini, fasilitas yang diberikan negara salah satunya dengan menurunkan harga alat deteksi tersebut.

“Jika hal ini juga dilakukan secara bussines as usual, dikhawatirkan penurunan angka suspect tidak dengan mudah terjadi karena potensi penyebaran covid menjadi lebih besar akibat keterlambatan proses deteksi,” tutup Teguh. (Yudhi)

Share :

Baca Juga

Kantor Imigrasi Bekasi

Headline

Pembangunan Gedung Baru Imigrasi dan Renovasi Lapas Bekasi Dimulai
Warunk Upnormal Bekasi

Headline

Jadi Tempat Nongkrong Baru, Warunk Upnormal Hadir di Bekasi

Headline

Seleknas Calon Kompetitor ASEAN Skill Competition XIII Resmi Dibuka
Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu

Headline

H-7 Lebaran 2017 Tol Becakayu Beroperasi Perdana Bagi Pemudik
Bupati Bogor Nurhayanti

Headline

Terkait Dugaan Pungli Sertifikasi Lahan Prona PTSL, Bupati Bogor: Tunjukkan ke Saya
jasa marga, hewan kurban

News

Warga Sekitar Tol Jakarta Cikampek Terima 1.700 Kantung Daging Kurban

Headline

Atlet Berprestasi Sea Games Terima Penghargaan dari Bupati Bekasi
Relawan Sahabat ASYIK

Headline

Relawan Sahabat ASYIK Launching Rumah Dukungan