Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding berharap agar politik anggaran untuk pemberatasan narkoba terus didukung.
Dalam pengamatannya, dalam kurun waktu masa kepemimpinan dua Presiden, SBY sampai Joko Widodo, Indonesia masih dalam kondisi darurat narkoba. Meski begitu, namun hal tersebut tidak tercermin dari politik anggaran.
“Selamatkan anak bangsa kita dari penyalahgunaan narkoba, saya kira ini penting mengingat bahwa peredaran narkoba saat ini dan memang sungguh memprihatinkan. Mulai dari zaman presiden kita SBY, Jokowi dan juga sebelumnya itu menganggap bahwa persoalan narkoba ini kondisi bangsa kita darurat narkoba, tapi politik anggaran kita tidak memihak terkait masalah pemberantasan narkoba,” ungkap Sudding saat rapat kerja di Ruang Rapat Komisi III, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Menurutnya, kalau lah pemerintah serius ingin menyelamatkan anak bangsa dari narkoba, maka harus ada dukungan anggaran.
Dari tahun 2017 anggaran BNN hanya sekitar 1,1 sekian triliun, paling besar 1,9 triliun di 2017. Setelah itu di tahun 2018 turun menjadi 1,8 triliun, 2019 1,5 triliun, 2021 1,6 triliun.
Politisi Fraksi PAN ini menilai bahwa peredaran narkoba adalah extraordinary crime, maka penanganannya pun harus serius.
“Kalaulah memang pemerintah kita serius karena ini adalah suatu kejahatan yang ekstra. Saya kira memang politik anggaran kita dalam pemberantasan narkoba untuk menyelamatkan generasi anak cucu kita di masa-masa yang akan datang ini harus menjadi perhatian serius karena anggaran ini kan berbasis kinerja,” kata Sudding.
Sudding lalu menjelaskan, masalah anggaran output-nya harus jelas supaya kinerjanya bisa dilakukan evaluasi, apa yang menjadi sasaran target, lalu output-nya apa.
“Begitu kemudian inilah yang saya katakan tadi di awal itu berbasis kinerja. Kalau anggaran yang di pagu indikatifnya BNN 1,5 triliun untuk 2024 dengan kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Pak Petrus, saya kira memang jauh anggaran ini makanya diusulkan 1,9 terus sebagai tambahan dengan sasaran kegiatan,” ungkap Sudding.
Bila perlu Tambah Sudding, dari 19 usulan tambahan kegiatan anggaran seperti masalah pengadaan peralatan IT dan sarana prasarana pemberantasan 1,7 triliun ini sangat penting. Bahkan, kalau perlu dimasukkan juga pengadaan kapal patroli. (Sp/ssb/aha)
