Home / Pemerintahan

Kamis, 3 Juni 2021 - 11:48 WIB

Soal Pembuatan e-KTP di Tangsel Bagi Transgender, Begini Kata Dirjen

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh

SUARAPENA.COM – Pemerintah memberi pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi sejumlah transgender di Kota Tangerang Selatan, Banten.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa, langkah itu sesuai amanat pelayanan terhadap penduduk rentan administrasi yang tertuang dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2019.

“Kewajiban negara memberikan identitas kepada seluruh penduduk di Indonesia, WNI maupun WNA yang memiliki KITAP atau kartu izin tinggal tetap.

Baca juga:  Tri Adhianto: Satu Suara Menentukan Nasib Indonesia ke Depan

Bila WNA saja kita layani, apalagi kaum transgender, komunitas adat terpencil, serta kaum difabel. WNI semuanya harus dilayani setara atau non-diskriminatif,” kata Zudan dalam keterangan tertulis, Kamis (3/6/2021).

Zudan menerangkan, pelayanan adminstrasi yang diberikan berjalan seperti biasa. Para transgender diminta mengisi data diri secara jujur.

Baca juga:  Dewan Syura PKB Mengutuk Pemboman Katedral Makassar

Kemendagri dikatakannya, tidak bisa mencantumkan status transgender dalam kolom jenis kelamin di KTP dan KK. 

Pasalnya, kata Zudan, hukum Indonesia masih menganut jenis kelamin biner, yaitu laki-laki dan perempuan.

“Dukcapil mematuhi hukum yang berlaku. Saya minta teman-teman transgender mengisi datanya secara jujur. Namanya harus nama asli, jangan diubah. Nama bapak dan ibu jangan diubah,” tegasnya.

Baca juga:  Alhamdulillah, Katar dan BTJ Berbagi Nikmat dengan Anak Yatim

Lebih lanjut Zudan pun berharap layanan kependudukan ini dapat memenuhi hak para transgender.

Ia juga berharap dokumen kependudukan baru tersebut bisa mempermudah kebutuhan hidup mereka.

“Dengan memiliki KK dan KTP el maka kaum transgender akan mudah mendapatkan pelayanan publik seperti BPJS, SIM, bantuan sosial, membuka rekening bank, dan lain-lain,” pungkasnya. (Bo)

Share :

Baca Juga

Kantor Imigrasi Perketat Pengawasan terhadap Orang Asing

Headline

Kantor Imigrasi Perketat Pengawasan terhadap Orang Asing

Pemerintahan

Yok, Simak 10 Rumusan Suara Anak Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2020
Layani Masyarakat, ASN Sederhanakan Proses Birokrasi

Headline

Layani Masyarakat, ASN Sederhanakan Proses Birokrasi
Toto Mohamad Toha

Headline

Baru Dilantik, Pj Wali Kota Bekasi Belum Tentu Sampai 20 September
Seleksi CPNS. Foto Ilustrasi

Pemerintahan

Info CPNS: Pelamar Hanya Bisa Daftar 1 Instansi dan 1 Formasi Jabatan
Bangunan Ilegal Dibongkar Satpol PP di Kalimalang

Headline

Bangunan Ilegal Dibongkar Satpol PP di Kalimalang
pembauran kebangsaan

Pemerintahan

Sosialisasi Pembauran Kebangsaan, Ini Pesan Ahmad Syaikhu untuk Pemuda
Pemerintah Kota Bekasi Gali Potensi PAD Pajak Reklame dan Spanduk

Headline

Pemerintah Kota Bekasi Gali Potensi PAD Pajak Reklame dan Spanduk