Suarapena.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja (Raker) Banggar bersama Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko PMK, dan Menko Marves, menyetujui usulan penambahan pagu indikatif anggaran tahun 2024 untuk empat Kementerian Koordinator (Kemenko) sebesar Rp398,5 miliar.
“Dari sisi kebutuhan, usulan pagu tidak ada yang tidak bisa kita terima. Banggar bersikap melalui pimpinan akan memastikan keempat menko mendapat tambahan anggaran pada September, ketika APBN diketok di Badan Anggaran,” kata Said di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Adapun usulan tambahan pagu anggaran empat Kemenko ini diungkapkan Said, yakin Kemenko Polhukam senilai Rp91,96 miliar, Kemenko Perekonomian Rp40,26 miliar, Kemenko PMK Rp189,89 miliar, serta Kemenko Marves Rp76,39 miliar.
Untuk saat ini, pagu indikatif anggaran tahun 2024 Kemenko Polhukam tercatat sebesar Rp320,43 miliar, Kemenko Perekonomian Rp505,8 miliar, Kemenko PMK Rp248 miliar, dan Kemenko Marves mencapai Rp327 miliar.
Dalam pemaparannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa kementeriannya memiliki tugas untuk merealisasikan rencana kerja pemerintah untuk program prioritas, diantaranya ialah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
Kemenko Perekonomian juga akan mendukung program dalam hal mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Sedangkan Menko PMK, Muhadjir Effendy dalam kesempatan itu menyampaikan program prioritas yang menjadi tanggung jawab kementeriannya diantaranya penurunan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut kementeriannya akan mendukung program prioritas nasional, antara lain mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Melakukan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Terakhir, dalam laporannya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memastikan semua program Presiden Joko Widodo tidak ada yang mangkrak ketika periode pemerintahannya berakhir. Ia mengatakan ada enam fokus pembangunan di bawah kendali Kementerian Maritim dan Investasi yang diselesaikan pada 2023.
“Kami ingin memastikan semua proyek di bawah kendali kami untuk selesai sejak Pemerintahan ini. Sudah rapat tiap 3-4 bulan, semua 7 kementerian evaluasi. Ada 3 (tiga) macam-macam proyek ada 54 janji Presiden, major project, arahan Presiden, SDG’s. Ini satu persatu kita lihat dan kelompok kerja yang monitor kalau ada masalah harus selesaikan,” ucap Luhut.
Lebih lanjut, Luhut juga mengungkapkan akan ada uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pertengahan bulan Juni ini. Ia memastikan tidak ada masalah berarti dalam proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung hingga nanti beroperasi pada Agustus 2023 mendatang. (Sp/ann/rdn)
