Home / Pemerintahan

Senin, 19 Juli 2021 - 08:35 WIB

Tito Minta Pemda Segera Salurkan Program Perlindungan Sosial

Mendagri Tito Karnavian

Mendagri Tito Karnavian

SUARAPENA.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera menyalurkan program perlindungan sosial (perlinsos) dan stimulus ekonomi guna membantu masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Anggaran yang digunakan dapat berasal dari alokasi anggaran dari pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli daerah.

“Ada dua hal yang perlu dibantu, yang pertama adalah jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan sosial, yang kedua adalah stimulan ekonomi terutama yang terdampak agar usaha-usaha mikro, menengah, ultra mikro itu tidak menjadi jatuh atau mati,” ujar dalam Keterangan Pers Bersama mengenai Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (17/07/2021) malam, secara virtual.

Baca juga:  Jokowi Akui Banyak BUMN Belum Lihat Tingkat Komponen Dalam Negeri

Terkait dengan bantuan sosial (bansos), Mendagri berharap pemda dapat segera menyalurkan anggaran reguler yang dialokasikan pada dinas sosial masing-masing daerah. Daerah juga dapat memanfaatkan mata anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Kemudian Dana Desa yang delapan persen, itu juga dapat digunakan untuk membantu masyarakat di desa masing-masing yang kesulitan atau terdampak akibat PPKM,” ujarnya.

Tito menekankan agar di tengah situasi yang mendesak seperti sekarang ini pemda tidak menunggu program dari pemerintah pusat. “Begitu di daerah melihat ada masyarakat yang kesulitan, segera untuk dibantu. Prinsipnya adalah tidak melakukan mark-up dan kemudian memang tepat sasaran pada masyarakat yang benar,” ujarnya.

Baca juga:  Libur Idul Adha, Jasa Marga Prediksi Kenaikan Volume Jumlah Kendaraan

Selama hal tersebut dilakukan dengan benar dan untuk kepentingan masyarakat, Mendagri menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung dan bertanggung jawab. Untuk itu ia meminta agar kepala daerah tidak ragu untuk menyalurkan dana tersebut.

“Tidak usah menunggu. Ini diskresi dari kepada kepala daerah masing-masing, dan juga tidak di mark-up, itu saya kira. Apalagi ada tadi rapat sudah dengan Kepala BPKP, BPKP akan melakukan pendampingan,” kata Tito.

Baca juga:  Beri Dukungan Moril, JK Datangi Gereja Katedral Makassar

Selain itu, Mendagri juga meminta ketegasan pemerintah daerah dalam merealokasikan anggaran untuk memberikan perlinsos dan stimulan ekonomi.

“Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Keuangan sesegera mungkin, paling lambat Senin saya kira, berusaha untuk mengeluarkan peraturan di mana daerah bisa merealokasikan APBD mereka untuk jaring pengaman sosial dan stimulan ekonomi sehingga ini bisa menjadi dasar bagi daerah untuk tidak ragu-ragu merealokasikan APBD-nya,” pungkasnya. (rf/un/sng)

Share :

Baca Juga

Tim Gabungan Pemerintah Kota Bekasi Musnahkan Ribuan Botol Miras

Headline

Tim Gabungan Pemerintah Kota Bekasi Musnahkan Ribuan Botol Miras
Menteri ESDM Ignasius Jonan menjawab pertanyaan wartawan usai ikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Kamis (22/6/2017). Foto: Setkab

Headline

Jonan Jamin Harga BBM, Elpiji, dan Listrik Tidak Naik Sampai September
Februari Tahun Ini 10.773 Peserta CPNS Ikuti Ujian

Headline

Februari Tahun Ini 10.773 Peserta CPNS Ikuti Ujian Seleksi

Pemerintahan

Bupati Safrial Halal Bihalal Bersama Jajaran ASN
Cegah ISPA, Dinas Kesehatan Imbau Warga Penuhi Gizi

Headline

Cegah ISPA, Dinas Kesehatan Imbau Warga Penuhi Gizi
Sekretaris Kabinet Pramono Anung - Idul Fitri 1442 H

Pemerintahan

Tidak Mudik Tapi Tidak Kehilangan Kesyahduan Hari Raya Idul Fitri

Pemerintahan

Wabup Amir Sakib Hadiri Diseminasi Aspal Karet

Pemerintahan

Wabup Amir Sakib Pimpin Tim Penilai P2WKSS di Desa Tungkal I