Home / Hukrim / News

Selasa, 16 Maret 2021 - 21:05 WIB

Tuntut Keadilan, Warga Jatisampurna Unjuk Rasa di PN Bekasi Terkait Konsinyasi

Suasana unjuk rasa Warga Jatisampurna di depan PN Bekasi, Selasa (16/3/2021).

Suasana unjuk rasa Warga Jatisampurna di depan PN Bekasi, Selasa (16/3/2021).

SUARAPENA.COM – Puluhan warga Jatirkarya, Kecamatan Jatisampurna lakukan unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Selasa (16/3/2021).

Mereka selaku ahli waris tanah yang terkena pembebasan jalan tol menuntut PN Bekasi segera cairkan uang konsinyasi pembebasan jalan tol Cimanggi-Cibitung.

Selain itu, para ahli waris juga meminta PN Bekasi menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke II yang diajukan Anton Reynaldi Hartono, karena tidak memenuhi syarat seperti diatur dalam SEMA No. 7 tahun 2014 JO dan PERMA No. 10 tahun 2009.

“Pertama kita menutut PN Bekasi segera cairkan uang konsinyasi, Kedua meminta PN Bekasi menolak PK ke II dari Anton Reynaldi Hartono, karena tidak memenuhi syarat secara Hukumanya,” kata salah satu warga dalam orasinya di atas mobil komando.

Baca juga:  Dikonfirmasi Soal PTSL, Kepala Diskominfo Bogor Ungkapkan Ini

Kuasa hukum warga Jatikarya Dani Bahdani kepada awak media menjelaskan terkait aksi demo warga hari Ini bermula diperoleh informasi bahwa orang yang perkaranya sampai PK perkaranya tidak diterima, tetapi akan mengajukan PK ke II.

Jika mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 sudah jelas bila ingin mengajukan PK dasarnya bilamana ada putusan yang bertentangan terhadap objek sama.

“Saat ini sudah tidak ada lagi dua putusan di atas objek yang sama. putusannya hanya satu yaitu putusan nomor 218/PK/2008 pada tanggal 4 November 2008, dan itu juga sudah dipertegas dengan putusan PK ke II, yaitu perkara nomor 815/PK/Pdt/2018, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Agung menyatakan segala perkara yang timbul atas perkara 218 dinyatakan Ne bis in Idem,”ujarnya.

Baca juga:  Hanif Dhakiri: Anak TKI Juga Bisa Berprestasi

“Kalau sekarang Ada lagi orang mengajukan PK ke II dan alasannya gak jelas, sama juga tidak ada kepastian hukum,” tambah Dani.

Warga melalui kuasa hukum berharap bahwa pengadilan negeri Kota Bekasi dapat bersikap adil. Dugaan mafia tanah yang menyerobot tanah warga yang diduga dilakukan oleh seseorang bernama Anton Reynaldi Hartono dapat segera diproses dengan cermat oleh PN Kota Bekasi.

“Jelas kalau ke arah sana seharusnya melihat bukti-bukti yang ada, dia layak untuk ditangkap,”tegasnya.

Menurutnya, orang yang mengajukan PK ke II di PN Bekasi saat Ini tidak cukup alasan hukum untuk mengajukan PK ke II bila dasar hukumnya mengacu pada PERMA nomor 10 tahun 2009.

Baca juga:  Jalan Layang Pasupati Ditutup, Kendaraan Arah Bandung Diimbau Hindari GT Pasteur

“Di dalam PERMA nomor 10 tahun 2009, permohonan dilakukan sodara Anton ini layak untuk diterbitkan penetapan yang menyatakan bahwa permohonan PK ke II oleh Anton Hartono tidak dapat diterima,” pungkasnya.

Dani menambahkan, Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tetap berkomitmen terkait uang konsinyasi pembebasan jalan tol, sepanjang warga sudah mengantongi surat pengantar dari BPN Kota Bekasi. Tetapi pihak kami juga memberikan alternatif lain dengan adanya PP nomor 19 tahun 2021, pada intinya uang konsinyasi dapat dicairkan tanpa ada surat pengantar. (yud)

Share :

Baca Juga

Acara Fun Rally GNNT 2017

Headline

Jasa Marga Dukung Program Less Cash Society Melalui Fun Rally GNNT
Polisi Kualatungkal

Hukrim

Polisi Amankan 25 Ribu Karung Goni di Kualatungkal Perbatasan Malaysia
IWO Sulbar, anak-anak korban gempa

Headline

IWO Sulbar dan Yayasan Karampuang Bidik Anak Korban Gempa

Headline

Dikunjungi Utusan Khusus Presiden, Bupati Nunukan Curhat Batas Negara RI – Malaysia
Iwo

Headline

Pelantikan IWO Kota Bekasi, Wartawan Harus Kembali ke Khittah
Pasien BPJS ditolak rumah sakit

Headline

Masuk di 7 Daftar Rumah Sakit Menolak Pasien BPJS,  Ini Penjelasan RS Mekar Sari
makam sultan hasanuddin

News

Bangsa yang Besar Harus Menghargai Jasa Sultan Hasanuddin

Headline

Santunan Anak Yatim Warnai HUT Kelima KPA Cempala