Suarapena.com, KANADA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporannya menyampaikan perkiraan kebutuhan dana pemulihan dan rekonstruksi untuk Jalur Gaza, Palestina, yang diperkirakan mencapai lebih dari 53 miliar dolar AS atau sekitar Rp862 triliun.
Dana ini akan digunakan untuk mengatasi dampak ekonomi dan kemanusiaan parah yang ditinggalkan oleh perang genosida Israel di wilayah padat penduduk tersebut.
Laporan yang dirilis oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyebutkan kebutuhan dana jangka pendek selama tiga tahun pertama diperkirakan mencapai 20,568 miliar dolar AS atau sekitar Rp334,5 triliun.
Pemulihan tersebut meliputi kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk seluruh wilayah Gaza yang hancur.
Salah satu sorotan utama dalam laporan ini adalah dampak luar biasa pada perekonomian Gaza, yang diprediksi akan mengalami penyusutan hingga 83 persen pada 2024, sementara tingkat pengangguran diperkirakan akan melonjak hingga 80 persen.
Tingkat kemiskinan di Wilayah Pendudukan Palestina juga diprediksi akan meningkat menjadi 74,3 persen pada 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan 38,8 persen pada akhir 2023.
Guterres menekankan bahwa kebutuhan kemanusiaan mendesak harus menjadi prioritas utama.
“Skala krisis kemanusiaan ini memerlukan perhatian berkelanjutan, terutama dalam hal distribusi bantuan darurat yang dapat menyelamatkan nyawa,” katanya, Rabu (12/2/2025).
Laporan tersebut juga mengingatkan pentingnya dana darurat kemanusiaan PBB yang berjumlah 6,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp107,3 triliun yang diumumkan pada 11 Desember 2024.
Dari jumlah tersebut, 3,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp58,5 triliun dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak bagi lebih dari 2 juta warga Palestina di Gaza.
Lebih lanjut, laporan ini menyebutkan dua prioritas utama dalam pemulihan, yaitu memperkuat perlindungan bagi warga sipil dan memastikan akses bantuan yang aman dan tanpa hambatan.
Dengan lebih dari 1 juta orang yang tinggal di tempat-tempat penampungan darurat atau tenda-tenda tanpa perlindungan yang memadai, krisis kemanusiaan semakin mendalam.
Layanan kesehatan yang terbatas juga menambah beban penderitaan warga Gaza, dengan laporan menyebutkan sedikitnya delapan anak meninggal akibat hipotermia pada Desember 2024 dan awal Januari 2025.
PBB juga menyerukan dukungan internasional yang lebih besar untuk memperkuat institusi Otoritas Palestina, serta mempersiapkannya agar bisa mengambil kembali pemerintahan penuh di Gaza.
Guterres menegaskan bahwa Gaza harus tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari negara Palestina dengan kesatuan politik, ekonomi, dan administrasi penuh bersama wilayah Tepi Barat yang diduduki. (sp/at)
