Suarapena.com, BANDUNG – Pelaksanaan proyek pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung gerak cepat usai kualitas pekerjaannya kemarin disorot Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
Bahkan, dalam sidak itu Farhan mengancam membekukan izin jika tidak segera merapikan pekerjaan tersebut.
Pelaksana proyek BRT, Gerry, mengatakan sempat terjadi miskomunikasi terkait instruksi penghentian sementara pekerjaan yang sebelumnya disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
Menurut dia, saat surat edaran penghentian pekerjaan terbit pada 12 Maret 2026, kondisi proyek di lapangan sedang dalam tahap galian terbuka.
“Memang ada sedikit miss. Saat edaran keluar, galian sudah terbuka semua. Tidak mungkin kami tinggalkan begitu saja,” kata Gerry, Selasa (17/3/2026).
Ia juga memastikan pekerjaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kenyamanan masyarakat, terutama pengguna jalur pedestrian.
Bahkan, pihaknya kemudian mengajukan tambahan waktu hingga 17 Maret untuk menyelesaikan pekerjaan dasar, seperti penutupan galian dan pengecoran.
Gerry menambahkan, inspeksi mendadak yang dilakukan Wali Kota sebelumnya berlangsung saat proyek memasuki tahap pemasangan besi sebagai persiapan pengecoran.
“Setelah sidak itu, pagi harinya langsung kami lakukan pengecoran,” ujarnya.
Saat ini, progres pembangunan BRT di beberapa titik disebut telah mencapai tahap akhir struktur. Dari lima titik lokasi, dua di antaranya sudah memasuki tahap pemasangan batu andesit, sementara titik lainnya tinggal proses perapihan.
Ia menegaskan, fokus utama saat ini adalah memastikan jalur pedestrian tetap dapat digunakan masyarakat selama periode Lebaran. Pihaknya juga memastikan tidak ada pagar proyek yang menghalangi akses warga.
“Pesannya Pak Wali Kota jelas, jangan sampai pedestrian tertutup. Jadi masyarakat tetap bisa lewat tanpa harus memutar atau turun ke jalan,” kata dia.
Selain itu, pelaksana proyek juga akan memasang rambu-rambu serta menyediakan jalur sementara guna menjaga keselamatan pengguna jalan di sekitar lokasi pengerjaan.
Gerry turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan selama proyek berlangsung.
“Kami mohon maaf, khususnya kepada pengguna pedestrian yang mungkin terganggu. Kami upayakan secepatnya selesai dan tetap menyediakan akses yang aman,” tutur dia.
Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengancam akan membekukan seluruh izin pembangunan proyek Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung setelah menemukan sejumlah persoalan pada kualitas pengerjaan infrastruktur di lapangan.
Keputusan itu disampaikan Farhan usai meninjau langsung progres pembangunan proyek BRT di beberapa titik di Kota Bandung, Senin (16/3/2026).
Menurut Farhan, pengerjaan proyek transportasi publik tersebut belum menunjukkan standar kualitas yang semestinya untuk proyek berskala besar. Padahal, BRT merupakan proyek transportasi yang masuk dalam kategori proyek strategis.
“Saya putuskan semua izin pembangunan BRT dibekukan sampai mereka bisa merapikan yang ada di lima titik,” kata Farhan.
Ia menyebutkan, terdapat lima titik yang menjadi perhatian karena kondisi pengerjaannya dinilai belum rapi. Lokasi tersebut berada di Jalan Ir. H. Juanda (Dago), Jalan Merdeka, Jalan R.E. Martadinata (Riau) di depan Taman Pramuka, serta dua titik lain di kawasan Dago, yakni di sekitar Dago 101 dan di depan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
Farhan menegaskan, perbaikan di lokasi-lokasi tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pekerjaan proyek dilanjutkan. Pemerintah Kota Bandung, kata dia, tidak akan memberikan izin tambahan apabila kondisi pengerjaan di lapangan masih seperti saat ini.
“BRT itu pekerjaannya jelek sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa itu proyek strategis nasional. DPMPTSP, izinnya ditunda dulu sampai mereka bisa menyelesaikan,” ujarnya.
Selain itu, Farhan menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan mengizinkan adanya penambahan pekerjaan baru, baik pembangunan koridor maupun pekerjaan lain di luar koridor BRT sebelum perbaikan dilakukan secara menyeluruh.
Berdasarkan hasil peninjauan sementara, Farhan bahkan menyatakan Pemerintah Kota Bandung berpotensi menolak proyek BRT jika kualitas pengerjaannya tidak segera diperbaiki.
“Sampai hari ini statusnya adalah hasil peninjauan saya menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung menolak BRT kalau melihat hasil pekerjaan seperti itu,” kata dia.
Sebagai tindak lanjut, Farhan menyatakan akan menyampaikan surat resmi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di bawah Kementerian Perhubungan terkait kondisi pengerjaan proyek tersebut.
“Saya tidak ragu-ragu. Saya akan sampaikan suratnya nanti ke Dirjen Perhubungan Darat,” ujar Farhan.
Ia menambahkan, seluruh izin konstruksi yang berada di bawah kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung untuk sementara dibekukan hingga perbaikan di lapangan benar-benar selesai. (sp/ky)
