Suarapena.com, JAKARTA – Sebanyak 174.694 warga di tujuh provinsi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) selama Agustus hingga 21 September 2026. Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah pusat dan daerah memperkuat perlindungan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti balita, anak-anak, dan lansia.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang tercantum dalam rilis, sebanyak 40.363 balita juga tercatat mengalami ISPA. Sementara itu, laporan per 9 September 2026 mencatat empat orang meninggal dunia akibat dampak karhutla, yakni tiga orang di Kalimantan Tengah dan satu orang di Kalimantan Barat. Penyebab kematian umumnya berkaitan dengan gangguan pernapasan akut.
Puan menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga harus memastikan kesehatan, keselamatan, dan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak tetap terlindungi selama bencana berlangsung.
“Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).
Menurut Puan, kabut asap tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan dan keselamatan warga. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kelompok rentan memperoleh perlindungan dan dukungan yang memadai, termasuk ketika masyarakat harus membatasi aktivitas demi keselamatan.
Puan meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar pengendalian karhutla berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat. Pembagian tanggung jawab yang jelas antarlembaga serta dukungan berkelanjutan selama kondisi darurat dinilai penting untuk memastikan penanganan berjalan efektif.
“Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama Karhutla berkepanjangan,” tegasnya.
Puan juga menekankan bahwa setiap kebijakan penanganan perlu mempertimbangkan kondisi warga di wilayah terdampak, termasuk pemenuhan kebutuhan mereka ketika kabut asap membatasi kegiatan sehari-hari.
Puan mengapresiasi petugas, relawan, dan masyarakat yang terus membantu penanganan karhutla di berbagai daerah. Ia menilai upaya tersebut perlu didukung kebijakan yang terkoordinasi dan berorientasi pada keselamatan warga.
DPR RI akan mengawal penanganan karhutla melalui komisi terkait untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan selaras dan perlindungan masyarakat terdampak tetap terjamin. (r5/aha)
