Scroll untuk baca artikel
NewsPar-Pol

Respons Puan Soal Wacana Penggabungan Badan Geologi-BMKG

×

Respons Puan Soal Wacana Penggabungan Badan Geologi-BMKG

Sebarkan artikel ini
Ketua DPR RI Puan Maharani angkat suara soal wacana penggabungan Badan Geologi dan BMKG, minta pemerintah jangan terburu-buru dan dikaji matang terlebih dulu.
Ketua DPR RI Puan Maharani angkat suara soal wacana penggabungan Badan Geologi dan BMKG, minta pemerintah jangan terburu-buru dan dikaji matang terlebih dulu.

Suarapena.com, JAKARTA – Wacana Presiden Prabowo Subianto menggabungkan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendapat catatan dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan meminta pemerintah tidak terburu-buru merealisasikan rencana tersebut sebelum memastikan penggabungan kedua lembaga benar-benar efektif memperkuat mitigasi bencana di Indonesia.

Menurut Puan, Badan Geologi dan BMKG memiliki tugas, fungsi, serta kebutuhan anggaran yang berbeda. Karena itu, kajian mendalam diperlukan agar perubahan kelembagaan tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam penanganan bencana.

Advertisement
Scroll untuk terus membaca

“Kami juga merasa bahwa ini perlu dikaji terlebih dahulu. Penganggaran dan tugasnya kan berbeda-beda,” kata Puan di Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas mengenai penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Prabowo mempertimbangkan integrasi Badan Geologi dan BMKG untuk memperkuat pemantauan potensi bencana, terutama karena Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik.

Puan menegaskan DPR pada prinsipnya dapat mendukung rencana tersebut apabila hasil kajian menunjukkan penggabungan kedua lembaga mampu membuat penanganan dan mitigasi bencana menjadi lebih efektif.

Berita Terkait:  Puan Minta Pemerintah Gerak Cepat Atasi Krisis Air Bersih Akibat Kemarau Ekstrem

“Kalau memang setelah dikaji penambahan anggaran tersebut dinilai lebih efektif, tentu DPR akan mendukung hal tersebut,” ujarnya.

Puan juga mengingatkan agar kajian tidak berhenti pada persoalan struktur organisasi dan anggaran. Pemerintah harus memastikan kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat upaya mitigasi bencana.

“Jadi, lebih baik dikaji terlebih dahulu. Pengkajiannya juga harus memang bermanfaat,” pungkasnya. (r5/aha)

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suarapena.com | Suara Pena Mata Hati Bangsa

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca