Suarapena.com, JAKARTA – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Bali memicu antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Pertamina bersama kementerian terkait segera menambah pasokan dan membenahi distribusi BBM agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal.
Puan menegaskan, penanganan kelangkaan BBM tidak cukup hanya dengan mendatangkan tambahan pasokan. Pemerintah dan Pertamina juga harus memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke SPBU, terutama di wilayah yang mengalami kekosongan stok.
“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” kata Puan, Rabu (14/10/2026).
Kelangkaan BBM dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, mulai dari Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli. Warga terpaksa mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Bahkan, antrean kendaraan di sejumlah SPBU dilaporkan mengular hingga sekitar satu kilometer.
Kondisi tersebut turut berdampak pada warga. Seorang perempuan di Kabupaten Badung dilaporkan pingsan setelah mengantre BBM selama berjam-jam.
Sementara itu, Pertamina mengungkapkan bahwa salah satu penyebab gangguan pasokan adalah kendala dalam proses bongkar muat kapal tanker. Pertamina menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali.
Puan mengingatkan bahwa penambahan pasokan harus diikuti kepastian distribusi hingga ke titik pelayanan. Menurut dia, tambahan BBM yang telah tiba tidak akan menyelesaikan persoalan apabila pengiriman ke SPBU masih terkendala.
“Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,” ujarnya.
Puan mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina memeriksa seluruh tahapan pemulihan pasokan, mulai dari kedatangan kapal tanker, proses pembongkaran, ketersediaan stok di terminal, hingga pengiriman BBM kepada penyalur.
Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan yang masih terjadi sekaligus menentukan langkah percepatan agar pelayanan kembali normal.
“Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan. Setiap tambahan pasokan perlu segera diterjemahkan menjadi pengiriman yang sesuai kebutuhan dan pemulihan SPBU yang dapat dirasakan masyarakat,” tutur Puan.
Selain memastikan kelancaran distribusi, Puan meminta Pertamina memetakan kebutuhan BBM berdasarkan jenis bahan bakar dan wilayah pelayanan. SPBU yang berulang kali mengalami kekosongan stok perlu mendapat perhatian khusus agar pengiriman berikutnya mampu memenuhi kebutuhan hingga pasokan lanjutan tersedia.
Puan juga menekankan pentingnya target pemulihan yang terukur agar penanganan kelangkaan BBM di Bali dapat dievaluasi secara berkala.
Sejumlah indikator yang perlu diperhatikan meliputi jumlah SPBU yang kembali beroperasi normal, durasi kekosongan stok, kecukupan pasokan di antara jadwal pengiriman, serta perkembangan waktu antrean kendaraan.
“Evaluasi perlu melihat jumlah SPBU yang kembali melayani, lamanya kekosongan, kecukupan pasokan antarjadwal pengiriman, dan perkembangan waktu antrean. Informasi tersebut menjadi dasar penyesuaian operasi setiap hari,” jelasnya.
Selama proses pemulihan berlangsung, Puan turut meminta pemerintah menjaga akses energi bagi pelayanan darurat dan kegiatan penting masyarakat melalui mekanisme yang sesuai ketentuan.
Kebutuhan fasilitas kesehatan, angkutan umum, serta distribusi bahan pokok harus menjadi bagian dari perencanaan penyaluran BBM dengan tetap memperhatikan jenis bahan bakar yang dibutuhkan masing-masing sektor.
Ia juga menilai pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan Pertamina harus diperjelas. Dengan demikian, setiap wilayah yang masih mengalami kendala memiliki pihak penanggung jawab dan target waktu perbaikan yang dapat dipantau.
“Pemerintah dan Pertamina perlu mengetahui lokasi yang masih terkendala, pihak yang menanganinya, dan kapan pelayanan diperkirakan membaik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan bahwa Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Pulau Dewata juga menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, kelangkaan BBM yang berlangsung berkepanjangan dikhawatirkan mengganggu mobilitas warga, kegiatan usaha, transportasi, hingga distribusi kebutuhan pokok. Dampaknya juga berpotensi meluas ke sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
“Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan memengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi nasional,” kata Puan.
Puan memastikan DPR RI melalui komisi terkait akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan BBM di Bali, termasuk kebutuhan cadangan operasional dan penyiapan alternatif pengiriman apabila terjadi perubahan jadwal distribusi.
Menurut dia, langkah antisipasi diperlukan agar gangguan pada satu tahapan distribusi tidak kembali berkembang menjadi persoalan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
“Perbaikan perlu memastikan gangguan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pelayanan,” pungkasnya. (r5/aha)
