Suarapena.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta PT Agrinas Pangan Nusantara membatalkan rencana impor 105.000 mobil niaga dari India. Said menilai langkah itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan penguatan industri dalam negeri dan ekonomi pedesaan.
Menurut Said, penggunaan dana APBN untuk impor kendaraan sebaiknya sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi desa. “Program ini seharusnya mendorong produksi dari desa, harus dipahami utuh, termasuk oleh BUMN,” kata Said dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).
Said menekankan, sektor manufaktur selama ini tumbuh lebih lambat dari PDB, padahal berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja.
Dia lantas menyoroti potensi kerugian ekonomi dari impor, antara lain PDB yang turun hingga Rp 39,29 triliun, lalu pendapatan masyarakat menurun Rp 39 triliun, kemudian surplus industri otomotif berkurang Rp 21,67 triliun, pendapatan tenaga kerja rantai pasok berkurang Rp 17,39 triliun, serta penerimaan pajak bersih juga akan menurun Rp 240 miliar.
Politisi Fraksi PDIP itu menekankan, pengadaan kendaraan dalam negeri bisa menyerap tenaga kerja, membangkitkan industri otomotif, dan memberikan efek ekonomi berantai. Dia juga menilai harga murah impor belum tentu efisien dalam jangka panjang.
“Saya menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Rencana ini sebaiknya dibatalkan,” pungkas Said. (r5/rdn)
