Scroll untuk baca artikel
NewsPar-Pol

DPR Minta Polda NTT Usut Laporan Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

×

DPR Minta Polda NTT Usut Laporan Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman angkat suara soal pemerkosaan yang seret Bupati Kupang, minta Polda NTT usut laporan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman angkat suara soal pemerkosaan yang seret Bupati Kupang, minta Polda NTT usut laporan.

Suarapena.com, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang.

Habib menegaskan, penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa memberikan perlakuan khusus kepada pihak yang dilaporkan, meskipun yang bersangkutan merupakan pejabat publik.

Advertisement
Scroll untuk terus membaca

Ia mengatakan, telah menghubungi langsung Kapolda NTT untuk meminta agar kepolisian proaktif mengusut laporan tersebut.

“Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan. Ada seorang bupati di Kupang yang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat,” kata Habib dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Habib juga meminta kepolisian mengambil langkah hukum sesuai ketentuan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Berita Terkait:  Tak Hanya Arsul dan Tobas, Hinca juga Minta Pasal Rekayasa Kasus Dimasukan

Menurut dia, penahanan terhadap pihak yang dilaporkan dapat dilakukan apabila persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

“Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku,” ujarnya.

Selain mendesak kepolisian, Habib menyatakan bahwa partainya akan mengambil tindakan tegas apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti.

Ia menyebut, pihak yang bersangkutan dapat dikenai sanksi internal berupa pemecatan dari partai.

Habiburokhman juga mendorong pemberhentian dari jabatan Bupati Kupang apabila yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana, dengan tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menilai, jabatan publik tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk mendapatkan keistimewaan dalam proses penegakan hukum.

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law, kata dia, harus diterapkan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Berita Terkait:  Korban Pemerkosaan Melapor Malah Dilecehkan Polisi, DPR Desak Usut Tuntas

Kasus ini mencuat setelah seorang perempuan melaporkan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang diduga melibatkan Bupati Kupang.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan terkait kasus tersebut, peristiwa itu diduga bermula ketika korban berniat mengajukan lamaran pekerjaan kepada kepala daerah tersebut.

Laporan tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar kepolisian segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Dalam proses penanganannya, aparat penegak hukum diharapkan memeriksa pihak-pihak terkait, mengumpulkan alat bukti, serta memberikan perlindungan terhadap korban.

Meski demikian, dugaan tindak pidana tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Penanganan perkara juga perlu tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menjamin hak-hak seluruh pihak yang terlibat. (r5/rdn)

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suarapena.com | Suara Pena Mata Hati Bangsa

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca