Suarapena.com, BEKASI – Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi menggelar pertemuan dengan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bekasi pada Senin (20/4/2026) untuk membahas sejumlah isu terkait pelayanan kelistrikan di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan itu, dibahas penertiban penerangan jalan umum (PJU) liar, sinkronisasi data subsidi listrik, hingga potensi peningkatan pendapatan daerah dari sektor kendaraan listrik.
Sardi mengatakan, DPRD menyoroti kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik yang mencapai Rp 19,5 miliar. Ia menilai, dana tersebut perlu dioptimalkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama warga kurang mampu yang belum memiliki akses listrik resmi.
“Dana dari pajak ini sangat besar. Harapannya bisa dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya membantu warga yang belum memiliki akses listrik resmi,” kata Sardi.
Ia menambahkan, DPRD akan mendorong program pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari pemanfaatan dana tersebut.
Sementara itu, Manager PLN UP3 Bekasi Firman Sadikin mengatakan, pihaknya tengah menjalankan program Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), termasuk percepatan pemasangan meter pada PJU.
Menurut dia, dari total 260 titik PJU di Kota Bekasi, sekitar 60 titik di antaranya masih belum dilengkapi meteran.
Firman juga menyoroti keberadaan PJU liar yang dipasang secara swadaya oleh masyarakat tanpa memenuhi standar keamanan.
“PJU liar berpotensi membahayakan. Kami mendorong agar seluruh PJU didaftarkan secara resmi melalui Dinas Perhubungan Kota Bekasi agar lebih aman dan efisien,” ujar Firman.
Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas sinkronisasi data subsidi listrik melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Upaya ini dilakukan untuk memastikan subsidi listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA tepat sasaran.
Firman mengakui, masih terdapat kendala dalam proses pendataan di lapangan, salah satunya penolakan dari sebagian warga yang khawatir kehilangan subsidi.
Menanggapi hal itu, DPRD Kota Bekasi menyatakan siap mendukung sosialisasi kepada masyarakat agar proses pendataan dapat berjalan lancar.
Di sisi lain, DPRD dan PLN juga membahas potensi pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebagai sumber pendapatan baru daerah, seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik.
Sardi mengapresiasi pertemuan tersebut dan berharap sinergi antara DPRD dan PLN dapat terus ditingkatkan.
“Kami berterima kasih atas audiensi ini dan berharap berbagai program dapat disinergikan untuk kepentingan masyarakat,” kata dia. (sp/pr)
