Suarapena.com, BEKASI – Ketua Umum National Corruption Watch (NCW) Hanifah Sutrisna menyebut bahwa kondisi negara saat ini tidak sedang baik-baik saja. Hal ini diungkapkannya dalam sambutan pelantikan dewan pimpinan daerah (DPD) NCW Bekasi Raya, di Gedung PGRI Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024).
Pria berkacamata ini berharap dengan pelantikan DPD NCW Bekasi Raya maka, lembaga yang fokus dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) ini tidak memperkeruh keadaan. Justru keberadaan NCW harus menjadikan negara dalam kondisi yang aman dan damai.
“Negara tidak sedang baik-baik saja, tapi bukan berarti NCW ini menjadi provokator dan membuat keadaan lebih buruk. Harusnya NCW menjadi pelopor dan menjadi penengah agar damai,” kata Hanifah.
Ia menegaskan bahwa sebagai pengawas KKN, seluruh anggota NCW dapat menyoroti pelanggaran dari penyelenggara negara yang melawan hukum. Dalam satu tahun terakhir ini, kata dia, pihaknya telah menerima banyak apresiasi dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.
“Saya mau NCW Egaliter, sama rasa, dan mempunyai visi misi yang sama dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme,” ucapnya.
Sementara itu, Herman Parulian Simaremare mengaku terhormat dan bersyukur terpilih sebagai Ketua DPD NCW Bekasi Raya. Ia mengaku amanah yang diberikan kepadanya tidak mudah dijalankan tanpa adanya dukungan penuh dari rekan-rekannya.
Herman menyebut bahwa pelantikan dirinya sebagai ketua tidak hanya menandai perjalanan kepemimpinan, tetapi juga untuk menunjukkan profesionalitas NCW sebagai lembaga anti rasuah.
“Korupsi merupakan extra ordinary crime, kejahatan luar biasa yang mengancam cita-cita anak Bangsa, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas. Guna menciptakan Indonesia bersih dan bebas dari KKN, khususnya Kota dan Kabupaten Bekasi, NCW DPD Bekasi Raya hadir sebagai lembaga anti rasuah,” ungkapnya.
Dia menambahkan, NCW Bekasi Raya siap menjalankan tugas dan fungsinya secara professional. Artinya, mendedikasikan diri dalam meminimalisir tingkat tindak pidana korupsi di wilayah Kota maupun Kabupaten Bekasi.
“Kami meminta agar seluruh APH menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar sesuai dengan amanah aturan perundangan yang berlaku di Indonesia,” pungkas Herman. (sng)
