Suarapena.com, JAKARTA – Polri mengungkap 207 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13-19 November 2026.
Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 238 tersangka diamankan. Sementara itu, jumlah korban yang teridentifikasi mencapai 510 orang, termasuk 62 anak-anak.
Penanganan kasus dilakukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran.
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.
Menurut Erdi, pemberantasan TPPO menjadi salah satu program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Pelaksanaannya, kata dia, dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis dan perlindungan terhadap masyarakat.
“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan,” ujar Erdi dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menjelaskan, dari 510 korban yang teridentifikasi, sebanyak 448 orang merupakan orang dewasa dan 62 lainnya anak-anak.
Berdasarkan komposisinya, 50 persen korban merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.
Nurul mengatakan, penindakan terhadap para pelaku dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Polri juga memastikan keselamatan petugas serta perlindungan terhadap saksi dan korban tetap menjadi perhatian.
“Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban,” kata Nurul.
Dari hasil penyidikan, para tersangka diketahui memiliki berbagai peran dalam jaringan perdagangan orang. Peran tersebut antara lain sebagai perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, hingga mucikari.
Polri masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat, termasuk pengendali jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan orang.
Polri mencatat pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural menjadi modus yang paling banyak ditemukan, yakni sebesar 42 persen.
Modus berikutnya adalah eksploitasi seksual terhadap orang dewasa dengan persentase 38 persen.
Selain itu, penyidik menemukan modus lain berupa eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, perekrutan anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran.
Temuan tersebut menjadi dasar bagi Polri untuk terus mengembangkan penanganan perkara, terutama dalam mengungkap jaringan yang berada di balik praktik perdagangan orang.
Selain penegakan hukum, Polri juga melakukan pencegahan melalui program Rise and Speak.
Selama periode 13-19 November 2026, tercatat sebanyak 279 kegiatan edukasi telah dilaksanakan dengan jumlah peserta mencapai 47.550 orang.
Kegiatan tersebut menyasar berbagai kelompok masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, pencari kerja, serta masyarakat di wilayah yang memiliki potensi kerawanan TPPO.
Dalam aspek perlindungan korban, Polri bersama instansi terkait juga telah memulangkan 84 korban selama periode tersebut.
Penanganan para korban dilakukan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI sesuai kewenangannya.
Bentuk pendampingan yang diberikan meliputi penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.
Nurul menegaskan, penanganan korban tidak berhenti setelah mereka ditemukan atau diselamatkan. Korban juga membutuhkan pendampingan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara aman.
“Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat,” ujarnya.
Dalam keterangannya, Nurul juga menyampaikan perkembangan penanganan kasus Almisri.
Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri masih berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk berkomunikasi dengan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice.
Upaya pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih terus dilakukan.
Sementara itu, terkait perkara yang melibatkan Bupati Kupang, penanganannya dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri memberikan asistensi sejak awal penanganan perkara dalam kapasitasnya sebagai pembina fungsi.
Nurul sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya perdamaian dalam perkara tersebut.
“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegasnya.
Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, data korban anak yang disampaikan merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia.
Pihaknya masih berkoordinasi dengan masing-masing Polda untuk memastikan perkembangan penanganan dan kondisi terkini para korban.
Terkait modus perekrutan warga negara Indonesia sebagai tentara bayaran, Yolanda menjelaskan bahwa perkara yang sejauh ini ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan WNI ke Rusia.
Para korban berasal dari sejumlah daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara.
Adapun informasi mengenai keberangkatan WNI ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum termasuk dalam perkara yang secara resmi ditangani Polri berdasarkan data tersebut.
Polri mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar, terutama jika tidak disertai informasi yang jelas mengenai perusahaan dan prosedur pemberangkatan.
Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, memeriksa kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi atau paspor kepada pihak yang tidak berwenang.
Polri menegaskan, pemberantasan TPPO tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga mencakup penyelamatan korban, pemutusan jaringan perdagangan orang, serta pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban berikutnya. (sp/hp)







