Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti persoalan layanan digital Perpustakaan Nasional (Perpusnas), khususnya aplikasi iPusnas, yang dinilai kerap mengalami gangguan dan menghambat akses masyarakat terhadap layanan literasi.
Hal itu disampaikan Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Kepala Perpustakaan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2025). Dalam rapat tersebut, Bonnie menyampaikan pengalamannya secara langsung sebagai pengguna aktif aplikasi iPusnas.
“Sebagai anggota Perpustakaan Nasional dan pengguna iPusnas, saya mengalami langsung gangguan layanan. Beberapa hari terakhir aplikasi sering macet, tiba-tiba keluar sendiri saat mengunduh buku, dan sampai hari ini belum bisa dibuka meskipun disebutkan hanya maintenance sampai 8 Januari,” ujar Bonnie.
Menurut Bonnie, gangguan layanan digital seperti iPusnas tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut akses masyarakat terhadap buku dan sumber pengetahuan. Ia menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran tidak seharusnya berdampak pada layanan publik yang bersifat mendasar.
“Jangan sampai penghematan atau efisiensi anggaran, apa pun istilahnya, justru mengganggu pelayanan publik paling dasar. Kalau memang ada keterbatasan anggaran, harus dicari solusi yang inovatif agar layanan seperti iPusnas tetap berjalan,” kata politisi PDIP tersebut.
Selain layanan digital, Bonnie juga menyoroti kondisi perpustakaan di daerah yang dinilainya masih belum merata dan jauh dari standar ideal. Ia menyebutkan, meskipun Indonesia memiliki lebih dari 21.000 perpustakaan di tingkat desa dan kelurahan, masih terdapat daerah yang belum memiliki perpustakaan.
“Masih ada 19 kabupaten/kota yang belum memiliki perpustakaan. Dari 38 provinsi, baru 33 yang memiliki perpustakaan provinsi,” ujarnya.
Bonnie juga menyinggung kondisi fisik perpustakaan di sejumlah daerah yang memprihatinkan. Ia mencontohkan perpustakaan di Kabupaten Pandeglang, Banten, yang ruang penyimpanan bukunya tidak memiliki pendingin, lembab, dan tidak memenuhi standar perawatan koleksi.
Menurut dia, Perpustakaan Nasional perlu memberikan pembinaan dan pendampingan yang lebih serius kepada perpustakaan daerah agar standar minimal pengelolaan dan perawatan koleksi dapat terpenuhi.
Dalam kesempatan itu, Bonnie turut menyinggung pentingnya perhatian terhadap perpustakaan tokoh bangsa, seperti Perpustakaan Bung Karno dan Bung Hatta, termasuk perawatan naskah-naskah kuno yang telah dipulangkan dari luar negeri.
“Apakah anggaran yang ada cukup untuk merawat naskah-naskah kuno itu? Jangan sampai manuskrip berharga sudah dipulangkan, tetapi tidak mampu dirawat dan dimanfaatkan untuk pengembangan pengetahuan,” katanya.
Bonnie berharap ke depan anggaran Perpustakaan Nasional dapat diperkuat agar layanan literasi, pelestarian arsip sejarah, serta pengembangan pengetahuan publik dapat berjalan secara optimal.
“Sebagai pengguna, saya menyampaikan keluhan ini langsung agar menjadi perhatian bersama,” ujarnya. (r5/rdn)
