Suarapena.com, BEKASI – Persoalan pengelolaan bank sampah, keterbatasan sarana pengangkutan sampah, minimnya fasilitas olahraga, hingga terbatasnya dukungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi aspirasi warga dalam reses hari kedua anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Abdul Muin Hafied.
Kegiatan reses tersebut berlangsung di RT 008/RW 012, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jumat (9/10/2026).
Muin mengatakan, persoalan bank sampah menjadi salah satu isu yang banyak disampaikan warga. Keterbatasan fasilitas dan tempat penampungan sampah dinilai menghambat pengelolaan sampah di lingkungan permukiman.
“Reses hari kedua ini banyak pertanyaan terkait bank sampah. Fasilitas dan tempat penampungan sampah masih terbatas. Selain itu, warga yang tinggal di sekitar bank sampah juga banyak yang mengeluhkan bau,” ujar Muin, Jumat (9/10/2026).
Menurut dia, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih baik tanpa mengganggu kenyamanan warga di sekitarnya.
Selain fasilitas penampungan, keterbatasan sarana pengangkutan sampah juga menjadi keluhan masyarakat. Warga membutuhkan tambahan gerobak sampah untuk mendukung pengangkutan sampah dari rumah-rumah menuju tempat penampungan.
“Gerobak sampah juga masih menjadi kebutuhan warga. Sarana pengangkutan yang memadai diperlukan agar pengambilan sampah dari rumah-rumah dapat berjalan lebih optimal,” kata Muin.
Selain persoalan persampahan, warga turut menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan lapangan olahraga di lingkungan mereka.
Fasilitas olahraga dinilai penting untuk mendukung aktivitas masyarakat, terutama generasi muda. Keberadaan sarana yang layak diharapkan dapat menjadi ruang bagi warga untuk berolahraga dan melakukan kegiatan positif.
Aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan perhatian dalam perencanaan pembangunan fasilitas publik di wilayah Kelurahan Pejuang.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung bagi pelaku UKM dari dinas yang membidangi koperasi dan usaha kecil menengah.
Muin mengatakan, dukungan pemerintah dibutuhkan agar pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
Ketersediaan fasilitas usaha, program pembinaan, serta bantuan pengembangan kapasitas diharapkan dapat membantu pelaku UKM meningkatkan produktivitas dan memperluas pemasaran produk mereka.
Berbagai persoalan yang disampaikan dalam reses tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik, mulai dari pengelolaan sampah, penyediaan fasilitas olahraga, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama Pemerintah Kota Bekasi dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sesuai kewenangan dan prioritas pembangunan daerah.
Melalui kegiatan reses, warga dapat menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi kepada wakil rakyat. Aspirasi yang dihimpun selanjutnya diharapkan dapat diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah agar menghasilkan tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (sp/pr)
