Suarapena.com, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menyesuaikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dari sebelumnya setiap Rabu menjadi setiap Jumat. Kebijakan ini merupakan langkah untuk menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan pemerintah pusat.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi energi serta pengendalian mobilitas.
“Pemerintah daerah adalah bagian dari satu sistem pemerintahan. Ketika arah kebijakan nasional telah ditetapkan, maka sudah seharusnya kita menyesuaikan,” ujar Tri, Senin (6/4/2026).
Sebelumnya, Pemkot Bekasi menerapkan WFH setiap hari Rabu sebagai bagian dari pengaturan ritme kerja dan efisiensi.
Tri memastikan perubahan hari pelaksanaan WFH tidak akan mengganggu kinerja ASN maupun pelayanan publik di Kota Bekasi. Menurut dia, pemerintah daerah telah menyiapkan skema kerja yang adaptif agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Yang utama adalah memastikan produktivitas tetap terjaga dan pelayanan publik tetap optimal,” kata dia.
Ia menambahkan, seluruh perangkat daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, akan tetap beroperasi dengan pengaturan kehadiran yang proporsional.
Selain itu, kebijakan WFH juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong percepatan digitalisasi birokrasi. Tri menilai sistem kerja berbasis digital perlu diperkuat agar pelayanan publik semakin cepat, transparan, dan mudah diakses.
“WFH harus kita jadikan sebagai dorongan untuk memperkuat sistem kerja berbasis digital,” ujarnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot Bekasi juga memperketat pengawasan kinerja ASN selama WFH melalui pemanfaatan teknologi dan indikator kerja yang terukur.
“Tentu pengawasan WFH ini kita perketat supaya tetap disiplin,” kata Tri.
Ia berharap kebijakan ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. (sp/dt)
