Suarapena.com, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi terhadap 199 personel yang terdiri atas Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen). Sejumlah jabatan strategis mengalami pergantian, mulai dari Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, hingga sejumlah kepala kepolisian daerah (Kapolda).
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier guna memperkuat kinerja institusi serta memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.
Salah satu jabatan yang mengalami pergantian adalah Wakabaintelkam Polri. Irjen Pol Wawan Muliawan dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri. Posisi tersebut selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol Anom Setyadji.
Pergantian juga terjadi pada jabatan Kakorlantas Polri. Irjen Pol Wibowo yang sebelumnya menduduki posisi tersebut kini digantikan oleh Brigjen Pol Aries Syahbudin.
Mutasi kali ini turut menyasar sejumlah jabatan pimpinan kepolisian di daerah. Irjen Pol Agus Wijayanto ditunjuk sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, menggantikan Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing.
Sementara itu, jabatan Kapolda Kalimantan Utara kini dipercayakan kepada Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik. Ia menggantikan Irjen Pol Agus Wijayanto yang mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.
Adapun posisi Kapolda Lampung kini dijabat Brigjen Pol Yustan Alpiani, menggantikan Irjen Pol Helfi Assegaf.
Pergantian sejumlah pejabat tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi Polri, baik di tingkat pusat maupun kewilayahan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pembinaan karier personel sekaligus upaya memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.
Menurut Johnny, penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, hingga integritas.
“Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Johnny dalam keterangannya, Minggu (11/10/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menjalankan tugas dan memberikan kontribusi bagi institusi Polri. Pengabdian tersebut diharapkan menjadi bekal bagi pejabat berikutnya untuk melanjutkan program yang telah berjalan dan meningkatkan kinerja di bidang masing-masing.
Johnny berharap para pejabat yang mendapat amanah baru segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja serta karakteristik wilayah penugasan. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dapat berlangsung optimal tanpa mengganggu kesinambungan program yang telah berjalan.
“Setiap pejabat diharapkan segera menyesuaikan diri, menjaga integritas, serta menghadirkan kinerja yang profesional dan responsif. Pada akhirnya, seluruh pelaksanaan tugas kepolisian harus berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, mutasi jabatan harus sejalan dengan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Komitmen tersebut, lanjut Johnny, selaras dengan tagline Polri, yakni “Polisi Bersama Masyarakat”.
“Polri akan terus berupaya hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (sp/pr)
