SUARAPENA.COM – Pembahasan kerusakan ratusan hektar kebun kopi dan pinang di 3 desa, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Provinsi Jambi belum menemui titik terang. Selanjutnya, warga hanya bisa menunggu kelanjutan kasus ini pekan depan.
Kerusakan yang terjadi akibat luapan kanal milik PT WKS ini menimbulkan gejolak sehingga warga Desa Mandala Jaya, Desa Serdang Jaya, dan Desa Muntialo datangi DPRD Tanjabbar, Selasa (7/3/2017).
Warga tiga desa terpaksa pulang dengan tangan hampa. Peserta rapat hanya menandatangani poin tambahan yang menyebutkan, jika musyawarah gagal, maka persoalan tersebut akan dibawa kembali ke gedung DPRD.
“Kalau nantinya diskusi gagal, kami akan kembali membawa permasalahan ini ke DPR,” kata Tomi, perwakilan dari warga.
Warga sepakat memberikan waktu pada pihak perusahaan untuk menyepakati perjanjian ganti rugi kerusakan lahan dan tanaman. Kendati demikian, muncul dugaan adanya tarik ulur kepentingan lantaran adanya berita acara penandatanganan pertemuan yang ditandatangani beberapa pihak.
Penandatanganan tersebut disebut dilakukan oleh Perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kualatungkal, dengan perwakilan warga. Selain itu, Pimpinan PT WKS, Ketua Komisi II DPRD Tanjabbar, Asisten Ekbang, dan Camat Betara terkait musyawarah mencari solusi dampak banjir.
Pada pertemuan tersebut juga tidak ada kesepakatan pasti soal poin penggantian ratusan hektar tanaman kopi dan pinang warga yang mati.
Dijelaskan Tomi, warga yang menjadi korban berharap PT WKS bertanggung jawab dan melakukan pembayaran ganti rugi atas matinya tanaman kopi dan pinang warga.
“Jika poin kesepakatan ini tidak tercapai maka kami mendesak DPRD untuk membentuk pansus”. tegasnya lagi.
Perlu diketahui, kasus meluapnya anak Sungai Pengabuhan yang merendam ratusan hektar kebun warga Kecamatan Betara diduga disebabkan luapan dari kanal milik PT WKS. Warga kemudian bereaksi, dan dengan didampingi oleh HMI Cabang Kualatungkal mendatangi Kantor DPRD setempat pada (13/2/2017) lalu.
Saat itu, Ketua HMI Tanjabbar, Hamka meminta DPRD untuk proaktif menangani masalah ini. Dari informasi san survey yang didapatkan pihaknya, dampak luapan kanal perusahan tersebut menyebabkan kematian 104 hektar kebun yang sebagian besar merupakan komoditi kopi andalan petani.
”Kami juga meminta PT WKS menganti semua kerusakan di kebun warga akibat luapan air dari kanal milik PT WKS,” tegasnya.
Sementara Ketua DPRD Tanjabbar, Faisal Riza menyatakan sikap untuk siap membantu warga.
“Kita tetap akan tanggapi serius masalah ini, kita sudah bikin pansus, kita juga sudah disposisikan Komisi II untuk tinjau ke lokasi. Dan jika terbukti PT WKS lalai, kita juga tidak segan-segan menindaklanjutinya, jika perlu mengusir dari Tanjab Barat,” tegasnya. (ded)
