Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, menyoroti rendahnya penyerapan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Data Kementerian UMKM menunjukkan, dari 30 persen alokasi ruang yang disediakan untuk UMKM, realisasinya baru mencapai 9 persen atau sekitar 52 pelaku usaha.
Samuel menegaskan perlunya langkah lebih tegas dari Kementerian UMKM agar target alokasi ruang UMKM dapat terpenuhi. “Kalau baru 9 persen yang terpenuhi, itu berarti kementerian harus introspeksi dan segera bergerak,” kata Samuel dalam keterangannya, Sabtu (7/2/2026).
Politisi Fraksi PDIP ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, pembangunan di PIK 2 harus direspons secara aktif oleh semua pihak. Samuel mendorong keterlibatan lintas kementerian, termasuk Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, dan Kementerian Ekonomi Kreatif, dalam mendukung pengembangan UMKM di kawasan tersebut.
Samuel juga mengingatkan, dukungan terhadap UMKM tidak hanya sebatas pelatihan atau pembinaan manajemen, tetapi harus mencakup penyerapan produk ke pasar. “Jangan hanya difasilitasi soal pelatihan, tapi produknya juga harus ditampung dan dipasarkan. Banyak pengunjung bisa menjadi konsumen potensial,” ujar dia.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kualitas produk UMKM agar sesuai dengan standar PIK 2 yang selektif. “UMKM perlu menyesuaikan produk dengan kebutuhan masyarakat. Bukan hanya harga murah, tetapi kualitas yang baik,” kata Samuel.
Samuel juga mengusulkan kebijakan yang lebih masif, termasuk pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari toko-toko besar untuk mendukung UMKM. Ia menambahkan, kawasan PIK 2 berpotensi menjadi etalase budaya nasional.
“Tadi saya mengusulkan untuk menghadirkan Nusantara di PIK 2 sehingga kawasan ini dapat menjadi jendela masuk ke budaya dan produk dari berbagai daerah di Indonesia,” tutupnya. (r5/aha)
