Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 menunjukkan komitmen terhadap prinsip demokrasi.
Menurut Bahtra, pernyataan Presiden Prabowo yang menyampaikan penghormatan kepada oposisi menjadi pesan politik penting di tengah dinamika demokrasi nasional.
“Pidato Presiden kemarin menunjukkan kualitas kenegarawanan yang sangat kuat. Beliau tidak hanya menghormati oposisi, tetapi juga mengakui secara terbuka bahwa demokrasi membutuhkan check and balances,” ujar Bahtra dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).
Politikus Fraksi Partai Gerindra itu menilai sikap Presiden Prabowo sekaligus membantah anggapan yang selama ini menyebut dirinya anti-demokrasi atau memiliki karakter militeristik karena latar belakang militer dan sejarah politiknya.
Menurut Bahtra, pemimpin yang otoriter umumnya memandang oposisi sebagai ancaman, bukan bagian penting dalam sistem demokrasi.
“Kalau ada pemimpin yang anti-demokrasi, biasanya oposisi dianggap ancaman. Artinya beliau memahami bahwa demokrasi tidak harus seragam, tidak harus semua masuk pemerintah,” katanya.
Bahtra juga menyoroti sikap Presiden Prabowo terhadap Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Ia menilai hubungan keduanya menunjukkan bahwa perbedaan politik tidak menghilangkan rasa hormat dan persaudaraan kebangsaan.
“Pak Prabowo menunjukkan bahwa perbedaan politik tidak menghapus rasa hormat dan persaudaraan kebangsaan. Artinya beliau mengajarkan bahwa politik harus dijalankan dengan etika, penghormatan, dan jiwa besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bahtra meminta publik melihat kepemimpinan Presiden Prabowo berdasarkan kebijakan dan tindakan yang dijalankan saat ini.
Ia menilai Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang inklusif, terbuka terhadap kritik, dan mengedepankan persatuan nasional.
Selain itu, Bahtra mengatakan konsolidasi nasional yang dilakukan pemerintah menjadi faktor penting untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional, termasuk swasembada pangan, hilirisasi industri, industrialisasi nasional, dan pertumbuhan ekonomi.
“Target besar seperti swasembada pangan, hilirisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan stabilitas politik serta kerukunan antar pemimpin bangsa meskipun berbeda pandangan politik,” kata Bahtra. (r5/rdn)
