SUARAPENA.COM – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi agar mencari solusi, terkait adanya penghapusan tenaga kerja honorer oleh pemerintah pusat. Sehingga, pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga honorer bisa dimaksimalkan dengan cara lain.
“Saya menilai seleksi pada rekrutmen PPPK sangat dibutuhkan. Namun, saran saya untuk tetap memberi pengecualian bagi guru yang telah mengajar belasan hingga puluhan tahun,” kata Soleman.
Soleman mengatakan, dalam waktu dekat ini DPRD Kabupaten Bekasi akan melakukan rapat untuk membahas rekrutmen seleksi PPPK. Apalagi, Pemkab Bekasi juga perlu menciptakan kebijakan yang lebih solutif dan berlapis.
“Sebab terjadi saat ini pemerintah tidak dapat menempatkan guru dan tata kelola yang baik dan merata. Akhirnya, kekurangan guru yang berkualitas dan ini menjadi seolah akan ada persoalan,” ujar dia.
Pria yang menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan ini menyarankan Pemkab Bekasi, agar para guru senior yang belum lulus seleksi PPPK, yang hendak ingin menjadi guru PNS dapat dipertimbangkan oleh pemerintah, untuk diangkat menjadi tenaga kependidikan PNS.
“Saya rasa ini penting yang sudah mengabdi belasan tahun. Karena sebagai bentuk penghargaan akan pengabdian mereka selama bertahun-tahun sebagai guru,” imbuhnya.
Soleman menjelaskan, terdapat beberapa permasalahan yang selama ini terjadi terkait guru honorer, antara lain, gaji yang rendah, kurangnya penghargaan serta tidak adanya kesempatan mengikuti pelatihan layaknya guru PNS.
“Memang kualifikasi yang perlu dimiliki oleh tenaga kependidikan mungkin tidak sekompleks guru, namun ini bisa diajarkan melalui berbagai pelatihan,” tandas pria berkacamata ini. (Sng)
