Scroll untuk baca artikel
NewsPar-Pol

Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target

×

Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target

Sebarkan artikel ini
DPR sahkan UU Perampasan Aset lebih cepat, penantian selama 18 tahun berakhir.
DPR sahkan UU Perampasan Aset lebih cepat, penantian selama 18 tahun berakhir.

Suarapena.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Advertisement
Scroll untuk terus membaca

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan langkah penting mengingat regulasi tersebut telah lama dinantikan masyarakat.

Ia berharap undang-undang tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjawab kebutuhan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan seusai memimpin rapat paripurna.

Puan juga memastikan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran terkait penerapan undang-undang tersebut telah diantisipasi dalam proses pembahasan.

“Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” ujarnya.

Puan menyampaikan, pengesahan UU Perampasan Aset dilakukan lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan DPR, yakni 15 Desember 2026.

Berita Terkait:  Puluhan Perguruan Tinggi Ditutup, Ketua DPR: Jangan Sampai Ada Mahasiswa Terlantar dan Dosen Menganggur

Dengan demikian, DPR berhasil menyelesaikan pembahasan RUU tersebut sebelum masa sidang tahun ini berakhir.

“Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insyaallah dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.

Menurut Puan, pengesahan regulasi tersebut bukan dilakukan karena desakan ataupun terburu-buru. Ia menyebut RUU Perampasan Aset telah menjadi pembahasan dan penantian panjang selama 18 tahun sehingga penyelesaiannya dinilai mendesak.

“Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” tuturnya.

Dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset, DPR mengklaim telah melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi.

Pihak yang dilibatkan antara lain akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, serta sejumlah kelompok masyarakat.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan 87 rapat bersama berbagai elemen masyarakat.

Berita Terkait:  Badai PHK Melanda Bali, Puan Serukan Tindakan Cepat Pemerintah Selamatkan Pekerja

Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation.

Selain itu, Komisi III DPR juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi untuk membahas RUU Perampasan Aset dan menyerap berbagai masukan dari masyarakat.

Sosialisasi turut dilakukan anggota DPR di daerah pemilihan masing-masing.

“Dalam perjalanannya sudah dilakukan banyak hal,” ujar Puan.

Puan menegaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara hati-hati dan seksama. Ia juga menyebut proses pembahasan dapat diakses oleh masyarakat.

Menurutnya, keterbukaan tersebut diperlukan agar publik dapat mengikuti setiap tahapan pembahasan dan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap substansi regulasi.

“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” ucap Puan.

Puan berharap pengesahan UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum di Indonesia. (r5/aha)

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suarapena.com | Suara Pena Mata Hati Bangsa

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca