Suarapena.com, JAKARTA – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan dugaan praktik pungutan liar (pungli) layanan kursi roda yang diduga dilakukan oleh oknum tenaga musiman (Temus) di kawasan Masjidil Haram.
Temuan itu diungkap Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, usai melakukan pengawasan langsung di area Sa’i, Selasa (19/5/2026).
Selly mengatakan, dugaan pungli tersebut terungkap setelah Timwas berdialog dengan petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Masjidil Haram yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan tenaga kesehatan.
“Mereka berhasil menemukan adanya oknum dari petugas atau tenaga musiman yang ternyata melakukan pengambilan pungutan kursi roda. Tentu ini menjadi bahan evaluasi kami di DPR RI,” kata Selly.
Menurut dia, persoalan tersebut menjadi perhatian serius DPR karena menyangkut pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.
Selain itu, Timwas DPR juga menyoroti proses rekrutmen tenaga musiman pada penyelenggaraan haji tahun ini. Selly menyebut jumlah tenaga musiman yang direkrut mencapai sekitar 1.100 orang.
Mayoritas tenaga musiman tersebut berasal dari kalangan mukimin atau warga negara Indonesia yang menetap di Arab Saudi, serta mahasiswa.
Timwas DPR juga mendalami dugaan adanya kerja sama antara oknum tenaga musiman dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
“Evaluasinya adalah apakah mereka ini bekerja sama dengan oknum-oknum dari KBIHU untuk melakukan upaya pembadalan (badal haji), rekrutmen pungutan uang dari kursi roda, dan yang paling menarik adalah mereka juga melakukan penawaran city tour,” ujarnya.
Selly menilai penawaran city tour kepada jemaah menjelang puncak ibadah haji sangat disayangkan. Sebab, pemerintah sebelumnya telah mengimbau jemaah untuk menjaga kondisi fisik menjelang pelaksanaan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Padahal sudah ada imbauan menjelang puncak Armuzna para jemaah harus menjaga kesehatan mereka,” kata dia.
Ia memastikan seluruh temuan tersebut akan dibahas dalam rapat bersama Amirul Hajj dan kementerian terkait sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
“Tentu ini nanti akan kami sampaikan pada saat rapat dengan Amirul Hajj maupun dengan pihak kementerian terkait,” tutur Selly. (r5/aha)
