Scroll untuk baca artikel
NewsSuara Jakarta

UMP Jakarta 2027 Naik 7,10 Persen, Pramono Tetapkan Rp 6,13 Juta

×

UMP Jakarta 2027 Naik 7,10 Persen, Pramono Tetapkan Rp 6,13 Juta

Sebarkan artikel ini
Gubernur Pramono tetapkan UMP Jakarta 2027 naik 7,10 persen, kini tembus Rp 6,13 juta.
Gubernur Pramono tetapkan UMP Jakarta 2027 naik 7,10 persen, kini tembus Rp 6,13 juta.

Suarapena.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 407.065 atau 7,10 persen dibandingkan UMP 2026 yang mencapai Rp 5.729.876.

Penetapan UMP 2027 itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Pramono pada Jumat (20/11/2026).

Advertisement
Scroll untuk terus membaca

Pramono mengatakan, penetapan upah minimum tersebut mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha di Jakarta.

Menurut dia, kebijakan pengupahan harus mampu memberikan kepastian bagi pekerja tanpa mengabaikan kondisi dan kemampuan pengusaha.

“Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan, memberikan kepastian bagi pekerja, serta menjaga iklim usaha tetap kondusif,” ujar Pramono.

Pramono menjelaskan, penetapan UMP DKI Jakarta 2027 telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.

Pembahasan tersebut melibatkan tiga unsur, yakni pemerintah, pekerja atau serikat pekerja, serta pengusaha.

Berita Terkait:  Jakarta Tetap Terbuka, Tak Ada Operasi Yustisi bagi Pendatang, tapi Pramono Ingatkan Ini

Proses pembahasan dilakukan secara tripartit melalui serangkaian rapat dan kajian sepanjang 2026. Sejumlah masukan dari para pemangku kepentingan turut dipertimbangkan sebelum keputusan ditetapkan.

Pramono menyebutkan, pembahasan UMP berlangsung selama tiga hari. Meskipun batas akhir penetapan sebenarnya jatuh pada Sabtu (21/11/2026), pemerintah daerah bersama unsur pekerja dan pengusaha berhasil menyelesaikannya lebih awal.

“Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Namun, alhamdulillah, bisa diselesaikan lebih awal. Saya berulang kali menekankan agar pemerintah, sebagai mediator dan fasilitator, mampu menjembatani perbedaan pandangan antara serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah melalui Dewan Pengupahan,” katanya.

Dalam menentukan besaran UMP 2027, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan.

Indikator tersebut meliputi kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa.

Penetapan UMP tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berita Terkait:  JIS Tak Bisa Dipakai, Pramono Siapkan Dua Venue Alternatif untuk FIFA ASEAN Cup 2026

Selain itu, kebijakan tersebut juga merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/209/HI.01.00/XI/2026.

Penetapan UMP 2027 juga disebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, terutama terkait penguatan kepastian hukum, pemenuhan hak pekerja, dan perlindungan tenaga kerja.

Pramono berharap kenaikan UMP 2027 dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya beli pekerja di Jakarta.

Di sisi lain, dia mengingatkan pentingnya menjaga keberlangsungan usaha agar perusahaan tetap dapat beroperasi dan berkembang di tengah kebijakan kenaikan upah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Pramono, berkomitmen menjaga keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pengusaha.

“Mudah-mudahan semuanya berlangsung menjadi lebih baik. Kami berkomitmen meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga tidak melupakan kepentingan pengusaha agar tetap bisa bertahan dan menjalankan usahanya dengan baik di Jakarta,” pungkasnya. (sp/pr)

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suarapena.com | Suara Pena Mata Hati Bangsa

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca