Suarapena.com, BEKASI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengajak organisasi kemasyarakatan, khususnya Sahabat MUI, untuk mengambil peran lebih aktif dalam membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan sosial di Kota Bekasi, mulai dari maraknya praktik perjudian hingga penguatan pendidikan yang inklusif.
Ajakan tersebut disampaikan Tri saat membuka Rapat Kerja (Raker) Sahabat MUI di Asrama Haji Kota Bekasi, yang menjadi forum penyusunan program kerja sekaligus memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan Pemerintah Kota Bekasi.
Menurut Tri, tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar berbagai persoalan yang dihadapi Kota Bekasi dapat ditangani secara bersama-sama.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah maraknya praktik perjudian, khususnya di wilayah Bekasi Utara. Selain itu, Tri juga menyinggung persoalan LGBT yang, berdasarkan data yang disampaikannya, berjumlah sekitar 6.000 orang di wilayah Bekasi Selatan.
Ia berharap Sahabat MUI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pendekatan kepada masyarakat.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita bersama. Sahabat MUI memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat. Dengan kebersamaan, kita wujudkan Bekasi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” ujar Tri, Rabu (15/7/2026).
Tri menegaskan, pembangunan Kota Bekasi membutuhkan sinergi seluruh komponen masyarakat. Menurut dia, semangat gotong royong menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara bertahap.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kekompakan serta memperkuat kolaborasi demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Tri juga menyoroti kondisi pendidikan di Kota Bekasi. Ia mengatakan, keterbatasan ruang belajar masih menjadi tantangan sehingga satu kelas di sejumlah sekolah masih diisi sekitar 40 siswa.
Di sisi lain, kebutuhan tenaga pendidik masih cukup besar. Sementara itu, sejumlah sekolah swasta memiliki tenaga guru yang memadai, namun jumlah peserta didiknya masih terbatas.
Menurut Tri, kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara sekolah negeri dan swasta agar pemerataan layanan pendidikan dapat berjalan lebih optimal.
“Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang sama,” katanya.
Selain pendidikan formal, Pemerintah Kota Bekasi juga terus mengembangkan program pendidikan sepanjang hayat melalui Sekolah Lansia yang memiliki jenjang pembelajaran mulai dari S1, S2, hingga S3. Program tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat lanjut usia tetap aktif, produktif, dan terus belajar.
Tak hanya itu, Pemerintah Kota Bekasi juga berencana membangun 12 sekolah khusus bagi penyandang disabilitas. Rencana tersebut telah dibahas bersama DPRD Kota Bekasi dan diharapkan segera direalisasikan untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif bagi seluruh warga.
Melalui Raker Sahabat MUI, Pemerintah Kota Bekasi berharap kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan semakin kuat sehingga berbagai persoalan sosial dapat ditangani secara bersama, sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Kota Bekasi. (adv)
