Suarapena.com, SEMARANG – Musim kemarau 2026 membawa dampak serius bagi sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Krisis air bersih melanda puluhan kabupaten/kota hingga pemerintah harus mengerahkan berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hingga 28 September 2026, sebanyak 75.463.000 liter air bersih telah didistribusikan ke wilayah terdampak kekeringan di Jawa Tengah.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, bantuan tersebut disalurkan sepanjang periode 5 Juni hingga 28 September 2026 dan menjangkau 33 kabupaten/kota.
Sebanyak 2.341.548 jiwa atau 1.557.333 kepala keluarga (KK) tercatat menerima manfaat bantuan air bersih tersebut. Distribusi dilakukan di 255 kecamatan dan 784 desa/kelurahan.
Penanganan kekeringan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota, BPBD, PMI, TNI, Polri, perusahaan melalui program CSR, hingga lembaga swadaya masyarakat.
Dari total air yang telah disalurkan, 36.448.900 liter berasal dari dukungan ketersediaan air bersih melalui APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota.
Kemudian, 259.000 liter berasal dari APBN, sedangkan 38.755.100 liter lainnya berasal dari dukungan CSR perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat.
Sejumlah daerah tercatat menerima distribusi air bersih dalam jumlah tinggi, di antaranya Kabupaten Klaten, Pemalang, Purbalingga, Boyolali, Grobogan, Banyumas, Sragen, Cilacap, Blora, dan Banjarnegara.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan pemerintah telah memetakan wilayah yang mengalami kekeringan. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan mengerahkan berbagai unsur untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Kekeringan sudah kita petakan. Semua komponen bergerak. BPBD bergerak, PMI bergerak, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bergerak, TNI dan Polri bergerak. Untuk masyarakat kita salurkan air bersih,” kata Luthfi di Semarang, Rabu (30/9/2026).
Menurut Luthfi, penanganan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Pemerintah juga harus mengantisipasi dampaknya terhadap sektor pertanian.
Hal ini penting untuk menjaga produktivitas komoditas pangan sekaligus memastikan ketahanan pangan Jawa Tengah tetap terjaga di tengah kondisi kemarau.
Luthfi meminta Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah berkoordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota, jajaran terkait, serta TNI untuk memetakan kebutuhan air bagi para petani.
Luthfi menjelaskan, kebutuhan air untuk pertanian berbeda antara sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Karena itu, intervensi terhadap lahan pertanian harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Untuk sawah itu ada dua macam, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Ini sudah kita koordinasikan juga dengan TNI melalui sumurisasi dan pipanisasi. Semoga target produksi padi dan komoditas pangan tidak meleset,” ujarnya.
Upaya sumurisasi dan pipanisasi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian selama musim kemarau.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menekan risiko terganggunya produksi padi dan komoditas pangan lainnya akibat keterbatasan air.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan.
Masyarakat diminta menghemat penggunaan air bersih, terutama di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan sumber air.
Taj Yasin mengatakan Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan sejumlah langkah apabila kondisi kekeringan semakin parah. Salah satunya dengan mengajukan permintaan modifikasi cuaca kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Selain itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan dan penguatan tanggul serta bendungan. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menampung lebih banyak air ketika musim hujan kembali tiba.
Untuk sektor pertanian, pemerintah juga menyiapkan perlindungan bagi petani yang berpotensi mengalami kerugian akibat gagal panen.
“Untuk antisipasi dampak kekeringan bagi petani, juga sudah disiapkan asuransi gagal panen,” kata Taj Yasin. (sp/pr)
