Suarapena.com, BEKASI – Ketidaksesuaian kategori desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan kondisi ekonomi masyarakat menjadi sorotan dalam reses Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PAN Pembangunan, Achmad Rivai, di wilayah Jatimakmur, Pondokgede, Sabtu (10/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah warga mengeluhkan perubahan kategori desil yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya. Persoalan ini menjadi perhatian karena kategori desil turut menjadi salah satu acuan dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial (bansos).
Salah satu kasus yang disoroti adalah seorang ibu yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci, tetapi tercatat dalam kategori desil tinggi. Kondisi tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian data dengan keadaan ekonomi warga di lapangan.
“Ada ibu yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci, tetapi desilnya tinggi. Ini kan perlu dipertanyakan, apakah data yang digunakan sudah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Rivai.
Menurut Rivai, keluhan warga tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap proses pendataan, terutama pada tahapan verifikasi dan validasi. Ia menegaskan, data sosial ekonomi harus mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat agar penentuan sasaran bantuan pemerintah tidak menimbulkan persoalan.
Ia menduga, ketidaksesuaian kategori desil yang dikeluhkan warga berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi yang belum optimal. Karena itu, Rivai mendorong agar data masyarakat yang merasa keberatan diperiksa kembali berdasarkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Rivai juga meminta Dinas Sosial Kota Bekasi menyediakan ruang pengaduan bagi warga yang ingin menyanggah perubahan kategori desil. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh akses yang jelas untuk mengajukan keberatan dan mengikuti proses verifikasi ulang.
Selain itu, pendamping sosial di tingkat kelurahan diharapkan ikut membantu warga dalam menyampaikan pengaduan serta menindaklanjuti persoalan data yang dinilai tidak sesuai.
“Kalau memang masyarakat merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka, harus diberikan kesempatan untuk menyanggah. Pendamping sosial di kelurahan maupun Dinas Sosial harus membantu prosesnya, sehingga data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi warga,” tegasnya.
Rivai berharap, evaluasi dan perbaikan pendataan dapat mendorong penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Ia mengingatkan agar masyarakat yang masih membutuhkan bantuan tidak kesulitan mengakses program pemerintah akibat kategori desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan justru tidak terdata dengan baik. Kita ingin persoalan ini ditindaklanjuti. Jangan hanya masyarakat diminta menerima hasil pendataan, sementara kondisi ekonomi mereka di lapangan berbeda. Harus ada evaluasi dan perbaikan supaya tidak ada warga yang dirugikan,” tuturnya.
Terakhir, Rivai berharap aspirasi yang disampaikan warga dalam kegiatan reses tersebut dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait melalui pemeriksaan ulang, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta perbaikan data secara berkala. Dengan demikian, data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah diharapkan semakin akurat dan penyaluran bantuan sosial dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (sp/wb)
