Suarapena.com, BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, Fendaby Surya Putra, menilai pelaksanaan program dana Rp 100 juta untuk setiap Rukun Warga (RW) di Kota Bekasi belum menunjukkan dampak yang optimal bagi masyarakat. Selain tingkat serapan anggaran yang masih rendah, ia menilai evaluasi program seharusnya lebih berfokus pada hasil yang dirasakan warga.
Hal itu disampaikan Fendaby saat Reses II Tahun 2026 di Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Rabu (8/7/2026).
Menurut Fendaby, salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran adalah masih adanya kendala administrasi yang dihadapi pengurus RW dalam merealisasikan program.
“Mungkin kalau kita melihat dari sisi RW, masih ada proses administrasi yang cukup menyulitkan sehingga serapannya belum optimal. Tapi harapannya dana ini tetap bisa terserap karena memang sudah dianggarkan untuk lingkungan,” kata Fendaby.
Ia mengatakan, pemerintah daerah perlu menyusun arah penggunaan dana RW secara lebih spesifik agar pelaksanaannya lebih terukur sekaligus memudahkan proses pengawasan.
Menurut dia, penggunaan anggaran dapat difokuskan pada bidang-bidang tertentu, seperti pembangunan infrastruktur lingkungan, peningkatan kebersihan, maupun penguatan sistem keamanan.
“Kalau ada tema yang jelas, misalnya paket infrastruktur, paket keamanan, atau paket kebersihan, maka DPRD juga lebih mudah melakukan pengawasan. Kita bisa melihat hasilnya secara nyata, apakah program tersebut benar-benar meningkatkan kualitas lingkungan,” ujarnya.
Fendaby mengaku memberi perhatian terhadap kondisi keamanan di Kota Bekasi yang masih diwarnai kasus tawuran dan aksi kejahatan jalanan. Ia menilai dana RW dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pencegahan melalui pengadaan sarana pendukung keamanan lingkungan.
“Keamanan Kota Bekasi masih menjadi perhatian karena masih banyak tawuran dan begal. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan harus ditingkatkan. Dana RW bisa dimanfaatkan, misalnya untuk pengadaan CCTV, alat komunikasi seperti walkie-talkie, atau kebutuhan lain yang mendukung keamanan lingkungan, terutama di daerah-daerah rawan,” katanya.
Lebih lanjut, Fendaby menilai keberhasilan program dana Rp 100 juta per RW tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Menurut dia, indikator utama yang perlu menjadi perhatian adalah manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Selama ini yang dinilai baru serapannya. Padahal yang lebih penting adalah dampaknya. Jangan sampai anggaran setiap tahun hanya digunakan untuk kebutuhan administrasi atau pengadaan yang berulang tanpa ada peningkatan kualitas lingkungan. Ke depan, kita akan terus mendorong pemerintah agar penggunaan dana RW lebih terarah dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menyusun pedoman penggunaan dana RW berdasarkan sektor-sektor prioritas sehingga pelaksanaan program lebih efektif, mudah diawasi, dan memberikan hasil yang terukur bagi lingkungan. (sp/wb)
