Suarapena.com, JAKARTA – DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) dapat diselesaikan sebelum pembahasan Undang-Undang Pemilu rampung.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk Aria Bima mengatakan, salah satu fokus utama revisi regulasi tersebut adalah membangun sistem data kependudukan yang saling terhubung melalui penerapan single identity number atau nomor identitas tunggal.
“Intinya interoperability tadi ya, satu single identity. Kami secepatnya akan selesaikan sebelum undang-undang pemilu ini selesai,” kata Aria Bima dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Aria menjelaskan, Panja akan segera menyusun agenda dan jadwal pembahasan agar revisi UU Adminduk dapat dibahas dalam waktu dekat.
Menurut dia, penerapan identitas tunggal diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan pelayanan publik. Dengan sistem tersebut, data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemilu, layanan BPJS, pendidikan, hingga penyaluran bantuan sosial.
“Kita harapkan single identity number untuk semua hal. Ini yang penting, termasuk untuk pemilu, termasuk untuk BPJS, termasuk untuk sekolah, untuk hal yang terkait dengan alokasi penduduk miskin yang berhak menerima berbagai hal yang menyangkut bantuan sosial,” ujar legislator PDI-P tersebut.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, revisi UU Adminduk merupakan inisiatif DPR untuk membangun sistem administrasi kependudukan yang lebih terintegrasi.
Regulasi tersebut juga diharapkan mampu menyesuaikan tata kelola administrasi kependudukan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik.
Rifqini mengibaratkan konsep Satu Data Indonesia seperti sebuah rumah yang membutuhkan satu pintu masuk. Menurut dia, selama ini berbagai sistem data belum sepenuhnya terhubung sehingga diperlukan kebijakan yang menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas utama.
Dengan demikian, NIK diharapkan dapat menjadi pintu masuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun institusi swasta.
Selain integrasi data, pemanfaatan teknologi face recognition atau pengenalan wajah juga dinilai dapat mendukung proses verifikasi identitas masyarakat secara lebih praktis.
Rifqi menegaskan, pembahasan RUU Adminduk akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pelibatan tersebut bertujuan memastikan proses penyusunan undang-undang memenuhi prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna masyarakat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif DPR RI dalam menyusun RUU Adminduk.
Menurut Tito, revisi regulasi diperlukan untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan sekaligus memperbaiki berbagai celah dalam sistem yang selama ini berjalan.
Ia menilai, penguatan administrasi kependudukan juga akan mendukung pengembangan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government serta implementasi Satu Data Indonesia.
Tito berharap pembahasan RUU Adminduk dapat dilakukan secara paralel dan dipercepat, tetapi tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
“Kita mengharapkan ini agar dapat dikerjakan paralel, cepat dengan Bapak Ketua Panja, tapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian,” kata Tito.
Melalui revisi UU Adminduk, pemerintah dan DPR diharapkan dapat membangun sistem administrasi kependudukan yang lebih terintegrasi. Dengan begitu, pemanfaatan data berbasis NIK dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus mendukung ketepatan sasaran berbagai program pemerintah. (r5/rdn)







