Suarapena.com, BEKASI – Peningkatan insentif kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga kepada Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Fendaby Surya Putra, dalam kegiatan Reses III Tahun 2026 di RW 007, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Jumat (9/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan sejumlah masukan terkait kebutuhan di lingkungan mereka. Salah satu yang menjadi perhatian ialah harapan agar dukungan anggaran bagi kader Posyandu ditingkatkan, seiring dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Seorang kader Posyandu menyampaikan keluhan mengenai bantuan operasional yang selama ini diterima. Ia berharap dukungan tersebut dapat ditingkatkan agar lebih sebanding dengan peran kader dalam membantu pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat.
Menanggapi aspirasi itu, Fendaby menyatakan siap memperjuangkan perubahan skema bantuan operasional menjadi insentif bagi kader Posyandu. Menurutnya, penyesuaian nomenklatur anggaran dapat menjadi salah satu opsi untuk memperkuat dukungan pemerintah terhadap para kader.
“Supaya kader Posyandu bisa mendapatkan insentif, mungkin nomenklaturnya bisa diubah dari bantuan operasional menjadi insentif. Selain itu, dari sisi besaran juga mudah-mudahan bisa dinaikkan,” ujar Fendaby.
Ia mengatakan, rencana peningkatan dukungan anggaran tersebut perlu diperhitungkan secara matang. Meski demikian, ia berharap ada penyesuaian yang dapat dirasakan langsung oleh para kader yang selama ini berperan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, usulan tersebut akan diperjuangkan agar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran tahun 2028. Upaya ini diharapkan menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan kader Posyandu.
“Kalau dihitung-hitung, secara anggarannya mungkin kenaikannya tidak seberapa. Tetapi, ini tetap akan kita perjuangkan agar bisa masuk dalam anggaran tahun 2028,” katanya.
Fendaby menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi tersebut melalui pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah. Ia berharap usulan peningkatan insentif dapat memperoleh perhatian sehingga dukungan terhadap kader Posyandu semakin optimal.
“Insyaallah, siap kita perjuangkan insentif kader Posyandu di tahun 2028,” tegasnya.
Selain persoalan insentif kader Posyandu, warga Jakasampurna turut menyampaikan aspirasi terkait penanganan lingkungan, khususnya pengendalian genangan dan banjir.
Dua usulan yang mengemuka ialah normalisasi Kali Fajar serta optimalisasi fungsi polder untuk mendukung sistem pengendalian air di wilayah tersebut.
Warga berharap upaya pembenahan infrastruktur pengendalian air dapat menjadi perhatian pemerintah daerah, sehingga risiko genangan dan banjir di lingkungan mereka dapat diminimalkan. (sp/wb)
