Suarapena.com, BEKASI – Komite sekolah SDN Jatiluhur II mengeluh ke Komisi IV DPRD Kota Bekasi tentang kurangnya kerjasama mereka dengan kepala sekolah. Mereka mendesak agar Kepala SDN Jatiluhur II yang baru menjabat selama lima bulan segera digantikan.
“Kita ingin ada perubahan kepala sekolah,” ujar Ketua Komite Sekolah SDN Jatiluhur II, Okky Purwowati, setelah bertemu dengan Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Kamis (2/11/2023).
Okky menyatakan bahwa sejak kira-kira lima bulan yang lalu menjabat, Kepala Sekolah (Kepsek) Jatiluhur II tidak berkoordinasi dengan komite sekolah. Bahkan, kepsek yang bernama Ina Martini dianggap sombong dan otoriter.
Ia menjelaskan beberapa poin keluhan dari para orang tua murid SDN Jatiluhur II. Beberapa poin keluhan antara lain soal perubahan seragam olahraga dan seragam muslim, permohonan renovasi gapura sekolah dan seragam batik guru, hingga pengumpulan dana sosial setiap hari Jumat.
Okky menyebutkan, sebelumnya sudah dilakukan pertemuan dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Namun dalam dua pertemuan tersebut belum ada solusi yang ditemukan.
“Kita dua kali mediasi dengan Disdik tapi mereka cenderung (berpihak) ke pihak sekolah, makanya kita kesini (DPRD Kota Bekasi),” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Rudy Heryansyah sempat menyarankan agar Komite Sekolah dapat memperbaiki kerjasama dengan kepala sekolah. Namun demikian pihak komite sekolah merasa tidak ada jalan keluar jika kepala sekolah tetap memimpin dengan cara yang sekarang ini.
Rudy menekankan bahwa kepala sekolah seharusnya dapat menjalin kerjasama yang baik dengan komite sekolah. Oleh karena itu, pihaknya akan menyampaikan masalah ini ke Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad agar dapat diselesaikan.
“Dari permintaan teman-teman (orang tua murid) ya minta diganti ini kepala sekolahnya.
Menurut saya harus dicari solusi yang baik,” ujar dia.
Menurutnya, Kota Bekasi masih membutuhkan banyak tenaga pendidik untuk mengajar siswa. Meskipun begitu, perlu guru dan tenaga pendidik yang berkualitas. Apalagi seorang guru yang jadi pemimpin atau kepala sekolah, harus bisa berpikir bagaimana agar sekolah memiliki citra yang baik dan dapat mengembangkan sekolah.
Kepala sekolah harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang bagus. Jika ada kepala sekolah yang tidak berkualitas dan cenderung sombong, kata dia, maka harus diberikan hukuman.
“Menurut saya ya konsekuensinya digeser (diganti) supaya kepala sekolah yang memimpin harus benar-benar demokratis. Supaya ada efek jera dengan proporsi yang benar,” kata Rudy.
Sedangkan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Warsim Suryana menilai bahwa masalah antara Komite dan kepala sekolah hanya miskomunikasi saja. Menurutnya, soal penggantian kepala sekolah memerlukan proses sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Untuk pengganti itu proses yang lain, harus sesuai aturan juga. Nanti kita evaluasi lah. Ini karena ada miskomunikasi aja,” katanya. (sng)
